Depo Fase II MRT Tidak Jelas
Lahan Ancol Timur Juga Sudah Dijual
JAKPUS – Percepatan pembangunan mass rapid transit (MRT) fase II semakin tidak jelas. Pemprov DKI belum memastikan perpanjangan trek dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Penyebabnya, lahan yang tersedia di Ancol Timur tidak sampai 6 hektare, hanya tersedia 4 hektare. Padahal, sebelum cuti, Gubernur DKI (nonaktif) Basuki T. Purnama sempat menyaksikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT MRT Jakarta untuk menjadikan lahan di Ancol Timur sebagai depo MRT.
Penandatanganan MoU itu terkesan tergesa-gesa. Sebab, Presiden Joko Widodo meminta Pemprov DKI mempercepat pembangunan MRT fase II. Yakni, mulai pembangunan pada 2018. Sayangnya, MoU itu seakan tidak memiliki arti. Lahan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan.
’’Makanya kami agak memarahi mereka (PT Pembangunan Jaya Ancol, Red),’’ kata Sekda Saefullah di balai kota kemarin (16/3).
Sebagaimana diketahui, depo MRT Fase II direncanakan dibangun di Kampung Bandan. Tersedia 9 hektare lahan di sana. Sayangnya, sebagian lahan itu su dah dikerjasamakan PT KAI dengan pihak ketiga. Pemprov segera melakukan MoU dengan PT Pembangungan Jaya Ancol saat tahu di sana tersedia sekitar 6 hektare lahan. Sebab, MRT membutuhkan lahan sekitar 6 hektare untuk pembangunan depo. Sama dengan di Kampungh Bandan, sebagian lahan di sana sudah dikuasai swasta.
Mantan wali kota Jakarta Pusat itu berkilah bahwa perpanjangan trek dari Kampung Bandan ke Ancol Timur masih perkiraan saja. Makanya, setelah dilakukan penandatanganan Mou, pemprov turun untuk melihat lahan di sana. Setelah dicek, ternyata hanya tersedia 4 hektare lahan. ’’Awalnya ada tanah di sebelahnya 4 hektare lagi, tapi sudah dijual,’’ ujarnya.
Pemprov secara langsung kepada PT MRT menanyakan ketersediaan lahan tersebut. Namun, pihak PT MRT meminta waktu untuk melakukan kajian. ’’Ada ide, bisa nggak double decker, bertingkat deponya? Itu perlu dikaji lagi,’’ ujarnya.
Meski begitu, pemprov sudah menyiapkan alternatif. ’’Kalau nggak bisa, rencananya mau kami perpanjang lagi sampai pulau reklamasi utara Ancol, Pulau K,’’ tambahnya.
Lantaran perpindahan depo itu, Saefullah mengungkapkan akan ada penambahan jarak sekitar 1 kilometer. Namun, berapa lagi peningkatan biaya pembangunannya, Saefullah belum menghitung. Dia hanya memastikan pemprov memiliki jatah lahan di Pulau K. ’’’Pemprov mendapat jatah 30 hektare di sana,’’ jelasnya. Dengan demikian, masalah lahan tidak akan menjadi kendala.
Lebih lanjut, Saefullah menyebutkan bahwa pemprov maupun MRT Jakarta merencanakan secara matang perpanjangan trek hingga ke Pulau K tersebut. Termasuk kontur tanah di pulau reklamasi itu. Namun, untuk memutuskan kepastian lokasi depo, pihaknya bakal merapatkan lagi bersama PT KAI pada pekan depan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menuturkan bahwa pinjaman pembangunan MRT fase II sudah diajukan kepada Kementerian Keuangan.