Rp 320 Miliar untuk Pemulihan Jabar dan NTB

JAKARTA – Pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat mendapat perhatian serius pemerintah. Dana Rp 320 miliar yang diambil dari anggaran cadangan penanggulangan bencana segera dicairkan pada April.

Kemarin siang (16/3) Wapres Jusuf Kalla memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya , Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, serta Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin terkait dengan pencairan tersebut. Perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat juga hadir.

Willem menuturkan, dana Rp 320 miliar itu dibagi untuk penanganan di Jabar dan Bima, NTB. Perinciannya, dana untuk Bima sekitar Rp 62,9 miliar. Selebihnya untuk Jabar.

”April sudah mulai kerja karena ini kan sifatnya urgen,” ujar Willem setelah rapat hampir 1,5 jam itu. ”Bapak Wapres minta karena ini kan situasi darurat, lebih cepat. Kita sepakat dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas, semua yang hadir di sana,” imbuhnya.

Banjir bandang di Bima terjadi pada Desember 2016. Ribuan rumah terendam lumpur dan ratusan ribu orang mengungsi. Sementara itu, longsor di Garut dan Bandung, Jabar, juga terjadi pada akhir tahun lalu.

Willem mengungkapkan, dana tersebut ditujukan untuk penanganan darurat saja. Tujuannya, potensi bencana serupa pada musim hujan berikutnya tidak separah tahun lalu. ”Nah, itu tadi salah satu penyebabnya kita benahi, yaitu masalah pemulihan lahan. Kedua, DAS (daerah aliran sungai), termasuk normalisasi sungai. Itu dulu kita kerjakan,” katanya.

BNPB mencatat pada 2016 kejadian bencana 2.384 kali. Jumlah itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan 2015 yang hanya 1.732 kejadian. Salah satu penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana adalah masalah lingkungan. (jun/c7/ang)