Banyak Gugatan Pertanahan, Nilai Indikator Jadi Nol
Kendati capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2015 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pemprov Jatim masih belum puas. Mereka ingin capaian tersebut terus naik.
PADA 2015 IDI Jatim mencapai angka 76,90 dari skala 100. Angka itu naik 6,54 poin jika dibandingkan dengan 2014 yang hanya 70,36. Masalah IDI tersebut dibahas dalam rapat kelompok kerja (pokja) yang diadakan di kantor Bakesbangpol Jatim kemarin (16/3). Kepala Bakesbangpol Jatim Jonathan Judyanto berharap pada 2016 IDI bisa mencapai angka 80.
’’Cuma kurang sekitar tiga poin lagi,’’ katanya. Penilaian IDI 2016 memang dibahas pada 2017.
Meski secara global nilai IDI naik, ada beberapa indikator yang turun. Misalnya, pada aspek peran birokrasi pemda, khususnya indikator kebijakan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah oleh PTUN. Nilai pada indikator itu ternyata nol. ’’Banyak gugatan masyarakat yang masuk PTUN, mayoritas bidang pertanahan. Itu yang membuat indikatornya nol,’’ terang Heri Soesanto, perwakilan pokja IDI dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.
Indikator lain yang mendapat angka merah adalah aksi demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Pada 2014 angkanya hanya 26,09. Namun, angka tersebut naik menjadi 39,13 pada 2015. ’’Rujukan kita adalah pemberitaan yang dimuat di koran Jawa Pos,’’ terang staf statistik sosial BPS Jatim itu.
Heri juga menjelaskan, BPS Jatim hanya bertugas mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diatur sesuai dengan ketentuan. Data yang dikumpulkan itu lantas diverifikasi. Hasilnya dikirim ke dewan ahli di Jakarta. Dewan ahlilah yang memberikan penilaian. ’’Data dewan ahli ternyata lebih lengkap daripada kita,’’ kata pria yang sudah menangani IDI sejak 2011 itu.
Indikator lain yang turun adalah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Pada 2014 indikator tersebut mendapat nilai 35,71. Namun, pada 2015 nilainya melorot tajam menjadi hanya 7,14. Hal itu dijawab Ketua Komisi A DPRD Jatim yang juga Wakil Ketua Pokja IDI Jatim Freddy Poernomo. Menurut dia, rekomendasi DPRD kepada eksekutif sebenarnya banyak. Namun, rekomendasi yang didapatkan dari masyarakat biasanya dijadikan satu paket. ’’Kalau setiap aspirasi masyarakat kita jadikan rekomendasi satu per satu, ya jumlahnya bisa ratusan hanya dari satu dapil,’’ ujarnya. Meski demikian, dicapai kesepakatan bahwa setiap satu rekomendasi akan dikirim ke pemprov dalam satu nomor surat.
Freddy juga menegaskan, yang lebih penting dari IDI adalah tercapainya stabilitas di Jawa Timur. ’’Stabilitas di semua bidang itu penting. Tanpa stabilitas, pembangunan Jawa Timur tidak akan bisa berjalan sesuai RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah, Red),’’ ujarnya.
Dia mengatakan, kinerja dewan tidak bisa diatur-atur oleh siapa pun. ’’Jangan ada kesan kita didikte,’’ tegasnya. Freddy juga mengingatkan agar demokrasi yang berkembang tidak mengarah pada liberalisme. ’’Demokrasi kita jangan sampai kebablasan,’’ ingatnya.
Najib Hamid, anggota Pokja IDI dari Muhammadiyah, mempertanyakan variabel partisipasi politik perempuan, terutama pada indikator perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim. Dia mengatakan, indikator tersebut tidak selaras dengan sistem pemilihan legislatif yang bersifat kompetisi bebas.
Sementara itu, IDI dihitung kali pertama pada 2009. Saat itu angka IDI sebesar 62,49. Pada 2010 nilainya turun menjadi 55,12. Angka tersebut naik pada 2011 menjadi 55,98. Lalu, turun lagi pada 2012 menjadi 54,99. Pada 2013 angkanya mencapai 59,32, lalu naik pada 2014 menjadi 70,36. Pada 2015 kembali naik menjadi 76,90.
Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. Sebab, IDI disusun secara cermat berdasar evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Metodologi peng hitungan IDI menggunakan empat sumber data. Yakni, review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dan lain-lain), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam. (*/c7/oni)