Sosialisasi Perintah Jokowi

Revisi UU KPK

JAKARTA – Rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tentangan dari banyak kalangan. Namun, DPR tetap melanjutkan sosialisasi rencana perubahan aturan itu kepada publik. Dewan beralasan, sosialisasi tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, rencana revisi UU KPK itu sudah dibahas dalam rapat konsultasi antara dewan dan pemerintah. Sudah tiga kali dilakukan rapat konsultasi, tapi belum membuahkan hasil. Banyak perbedaan pendapat, baik antara DPR dan pemerintah maupun di internal dewan.

Ada fraksi yang sepakat dengan rencana itu, tapi ada juga fraksi yang tidak mendukung. ’’Fraksi Partai Gerindra termasuk yang menolak,” paparnya saat ditemui di gedung parlemen kemarin (17/3). Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, meski tidak mendukung rencana tersebut, pihaknya tetap menghargai proses yang ada. Sebab, rencana itu diajukan DPR bersama pemerintah.

Rapat konsultasi DPR dan pemerintah tidak menghasilkan keputusan. Jokowi pun memerintahkan agar dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat. Dengan cara itu, publik bisa mengetahui rencana revisi UU KPK. DPR dan pemerintah pun akan mengetahui respons dari masyarakat terhadap rencana tersebut.

Akhirnya, lanjut dia, Badan Keahlian DPR (BKD) melakukan sosialisasi di beberapa daerah. Kegiatan itu dilakukan di sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terkait adanya perguruan tinggi yang menolak, Fadli mengaku tidak tahu persis. Yang dia ketahui, sosialisasi sudah dilakukan di banyak tempat. Jadi, lanjut dia, rencana revisi itu masih menunggu sosialisasi BKD.

Saat ini belum ada agenda terkait revisi UU. Rencana itu juga tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Tahun ini, tidak ada jadwal untuk membahas perubahan peraturan yang sangat krusial itu.

Memang, pada tahun lalu, rencana revisi UU masuk Prolegnas 2016. Namun, belum ada pembahasan yang dilakukan. (lum/c17/agm)