KPK Periksa Perwira Polisi
Terkait Korupsi Wali Kota Madiun Nonaktif
SURABAYA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah perwira menengah kepolisian di Markas Datasemen A Brimob Polda Jatim kemarin (17/3). Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto.
Informasi diperoleh Jawa Pos, mereka yang diperiksa KPK adalah Direskrimum Polda Banten Kombespol Aldrin Hutabarat, Direskoba Polda Jawa Tengah Kombespol Krisno Siregar, dan Dirtipikor Bareskrim Polri Kombespol Ade Deriyan Jayamatra.
Selain itu, ada Direskrimum Polda NTB Kombespol Anom Wibowo, Kasubag Anevdalpro SSD AKBP Ucu Kuspriadi, Wadirreskrim Polda Bali AKBP Farman, dan Kapolres Banyuwangi AKBP Agus Yulianto.
Kabar itu dibenarkan Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin. Pria asal Ketintang tersebut juga membenarkan bahwa pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto. ”KPK memeriksa hanya untuk memperkuat ketersangkaan wali kota Madiun,” kata Machfud di Mapolda Jatim kemarin.
Namun, dia tidak banyak berkomentar. Dia tidak menjelaskan kenapa pemeriksaan tersebut dilakukan di markas Brimob. Apalagi, pemeriksaan tersebut cenderung tertutup. ”Kami hanya ketempatan pemeriksaan,” imbuhnya.
Selain itu, dia tidak tahu keterkaitan dan peran sejumlah perwira polisi tersebut sehingga diperiksa KPK dalam kasus korupsi wali kota Madiun. Sebelum pemeriksaan, pihak KPK hanya berkoordinasi terkait tempat pemeriksaan. ”Yang jelas (KPK) sudah berkoordinasi dengan kami,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan. sejumlah perwira itu diperiksa terkait jabatannya. Semua pernah bertugas di Madiun. Entah sebagai Kapolres atau pejabat yang pernah bersentuhan dengan Irianto. ”Masih sebagai saksi semua. Sebab, ada pengakuan Irianto yang menyebutkan adanya hibah,” ucap sebuah sumber di internal kepolisian. Hanya, apakah para perwira tersebut terlibat tindak pidana korupsi atau menerima aliran dana ataukah memang tidak ada kaitannya, semua ditentukan dalam pemeriksaan.
Di sisi lain, wartawan hanya bisa memantau dari luar markas Brimob yang bersebelahan dengan Rutan Kelas I Surabaya itu. Bahkan, pihak Brimob cenderung tertutup. Kasatbrimob Polda Jatim Kombespol Rudy Kristantyo mengaku tidak mengetahui ada kegiatan tersebut. ”Saya sedang di NTT, gak tahu,” jawabnya melalui pesan singkat kepada Jawa Pos.
Dua petugas Brimob yang berjaga di pintu masuk menerangkan, tidak ada pemeriksaan apa pun di dalam. ”Tidak ada kegiatan di dalam. Kalau ada pasti yang jaga dikasih tahu,” kata seorang penjaga.
Selain polisi, KPK dikabarkan akan memeriksa para mantan kepala Kejaksaan Negeri dan mantan ketua Pengadilan Negeri Madiun. Rencananya, pemeriksaan itu dilaksanakan di Markas Datasemen C Brimob Polda Jatim di Kota Madiun hari ini. Terkait hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Richard Marpaung belum bisa dikonfirmasi.
Kasus yang diusut KPK sejak beberapa bulan lalu itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Wali Kota Madiun Bambang Irianto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia dijerat dengan pasal korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. (aji/c21/ano)