Bersatu Sikat Habis Mafia Tanah
Polri-BPN Bentuk Tim Terpadu
JAKARTA – Persoalan tanah menjadi atensi pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menggandeng Polri untuk memberantas mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat.
”Kalau mafia tanah bisa kami perangi, sebagian masalah yang sulit dan rumit itu akan hilang,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil setelah acara penandatanganan kerja sama dengan Polri di Jakarta kemarin.
Sofyan mengungkapkan, mafia tanah tidak segan untuk menggunakan dokumen palsu. Mereka juga kerap memanipulasi data. Bahkan, tanah milik negara yang belum bersertifikat pun dijadikan sasaran. ”Mafia tanah banyak sekali bentuknya. Kerja sama dengan Polri akan menekan (tindak pidana, Red) itu,” katanya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian siap mendukung Kementerian ATR memerangi mafia tanah. ”Kami ingin memberantas mafia pertanahan,” kata Tito. Mafia tanah berani berbuat curang dan melakukan tindak pidana lantaran tahu persis setiap proses sertifikasi tanah. ”Akibatnya, banyak kasus yang terjadi,” ujarnya.
Polri dan Kementerian ATR membentuk tim terpadu. Tim itu sudah harus terbentuk maksimal satu bulan ke depan. Tim berada di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. ”Tim terpadu itu antara Polri dan BPN,” jelas Tito. Selain memberantas mafia tanah, tim terpadu bergerak untuk menyelesaikan persoalan pungutan liar (pungli).
Apabila langkah pencegahan sudah, tim terpadu berhak melakukan penindakan. Mekanisme itu berlaku di seluruh daerah. Sebab, persoalan pungli bidang pertanahan terjadi di berbagai daerah. Polri juga akan membantu apabila Kementerian ATR membutuhkan pengamanan dalam menangani konflik pertanahan. ”Kami punya SOP, dari yang soft sampai penindakan,” tegas Tito.
Target pemerintah untuk menyelesaikan masalah pertanahan diharapkan lebih cepat terealisasi. Termasuk di antaranya percepatan sertifikasi tanah. Berkaitan dengan hal itu, Tito meminta Kementerian ATR membantu Polri dalam menyertifikasi tanahnya.
Ada 83 juta meter persegi tanah Polri yang belum disertifikasi. Hal itu menyulitkan Polri untuk bisa membangun fasilitas dan infrastruktur penunjang di atas lahan tersebut. ”Kami memohon agar dibantu sertifikasinya,” ungkap Tito. ( syn/c11/ca)