Bupati Siap Berikan Sanksi Berat
Uang tunai yang diamankan dari para tersangka lumayan banyak. Dari perkara yang sedang ditangani, total polisi menyita ratusan juta uang tunai. Jumlahnya Rp 637 juta. ”Barang bukti yang disita lebih dari setengah miliar,” ucapnya.
Manang menjelaskan, tim saber pungli di bawah komandonya tidak akan pernah berhenti melakukan penyelidikan. Bahkan, untuk memaksimalkan penyelidikan, tim juga melibatkan personel dari unit selain unit tipikor.
Sementara itu, Saiful Ilah menyatakan, pihaknya sudah meminta inspektorat segera memeriksa para PNS yang terkena OTT pungli tersebut. Jika memang bersalah, pegawai nakal itu dipastikan akan menerima hukuman sesuai aturan.
”Saya sudah perintahkan Pak Eko (Kepala Inspektorat Daerah Sidoarjo Eko Udijono, Red) untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya setelah menerima rombongan diplomat di Pendapa Delta Wibawa kemarin.
Menurut Saiful, tim inspektorat akan mengecek temuan dan menggali data dari tim saber pungli. Misalnya, untuk kejadian di Pasar Porong. Berdasar informasi yang dihimpun, praktik pungli yang dilakukan tiga pegawai pasar itu sudah berjalan bertahun-tahun. Adapun untuk pegawai DLHK, sudah dua kali pegawai itu me- lakukan kesalahan serupa. ”Nah, kami akan dalami lagi data tersebut,” jelasnya.
Dia menyatakan, kronologi kejadian atau perkara bersangkutan juga perlu dilihat. Misalnya, untuk pegawai DLHK Sidoarjo bernama Dina Kardina. Yang bersangkutan dianggap menarik uang sebagai imbalan pengurusan izin. ”Jika memang niatnya memberikan bantuan, belum tentu tindakannya termasuk dalam kategori pungli,” katanya.
Meski demikian, Saiful berjanji, jika berdasar hasil pemeriksaan para PNS itu memang benar-benar bersalah, pemkab tidak segan-segan akan memberikan sanksi berat. Bupati yang sudah menjabat dua periode itu mengungkapkan, hukuman yang paling berat adalah pemecatan. ”Mereka bisa dipecat jika memang melakukan pelanggaran itu,” tegasnya.
Lantas, apa solusi agar kasus OTT pungli tidak lagi terulang? Saiful menjelaskan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Dalam kegiatan itu, akan diambil sebuah komitmen bersama bahwa Sidoarjo harus bersih dari pungli. Selain itu, pemkab akan memberikan pembekalan kepada PNS agar tidak lagi melanggar hukum.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, OTT terhadap sejumlah PNS Pem- kab Sidoarjo itu harus segera disikapi. Mulai saat ini PNS harus taat dengan peraturan. Politikus yang akrab disapa Wawan tersebut menegaskan, salah satu kelemahan yang harus diperbaiki adalah sikap permisif yang masih dianut PNS. Pungli masih dianggap hal yang wajar. Padahal, pungli jelas merupakan pelanggaran hukum. ”Karena dianggap wajar, pungli terus dilakukan,” ujarnya.
Ke depan Wawan meminta pemkab harus mengikis habis praktik pungli. Caranya, sebisanya pengurusan surat-menyurat, perizinan, serta administrasi dilakukan dengan inovasi secara online. ”OTT merupakan bentuk efek jera,” ujarnya. (edi/aph/c10/hud)