Siapkan Dua Skenario
Untuk Biayai Jaringan Distribusi Umbulan
SURABAYA – Pendanaan untuk pembangunan jaringan distribusi air Umbulan melalui perusahaan daerah air bersih (PDAB) menemui titik terang. DPRD Jatim kini menjajaki dua skenario. Selain penyertaan modal tambahan dari APBD Jatim untuk PDAB, yang turut dikaji adalah pengajuan pinjaman modal untuk membiayai proyek bernilai total Rp 233 miliar itu.
Skenario tersebut muncul di sela-sela pembahasan Raperda Penyertaan Modal yang diajukan pemprov ke Komisi C DPRD Jatim. ’’Untuk PDAB, dua skenario itu yang sedang kami persiapkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi C Renville Antonio kemarin. Dia menjelaskan, dua opsi tersebut diambil untuk menyiasati besarnya pengajuan penyertaan modal yang diajukan PDAB. Sebab, jika semua harus dipenuhi APBD, akan terasa memberatkan.
Untuk skenario pertama, PDAB akan mengajukan dana pinjaman Rp 25 miliar dari Bank Jatim. Dana sebesar itu dipakai untuk pembangunan jaringan distribusi dari sumber air Umbulan ke dua perusahaan penerima air yang sudah bekerja sama dengan PDAB. ’’ Karena proyek ini bersifat bisnis, pendanaannya bisa diambilkan dari sektor lain,’’ ucap politikus Partai Demokrat tersebut.
Skenario kedua adalah pemberian tambahan penyertaan modal lewat APBD. Dana itu dipakai PDAB untuk membangun jaringan distribusi air Umbulan ke PDAM kabupaten/kota yang akan mendapat jatah dari sumber tersebut. Skenario kedua itu dianggap layak. Sebab, proyek tersebut masuk kategori kepentingan publik. Namun, besaran angka yang bakal diberikan untuk penyertaan modal PDAB masih dibahas. ’’Kemungkinan penyertaannya dilakukan secara bertahap,’’ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemprov mengajukan suntikan penyertaan modal ke PDAB Jatim Rp 233 miliar. Nantinya dana tersebut dipakai untuk membangun jaringan distribusi air bersih dari hasil produksi Umbulan ke lima kabupaten/ kota yang masuk area distribusi. Yakni, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, serta Kabupaten Pasuruan.
Sebagai gambaran, hasil produksi air Umbulan nantinya tidak langsung dialirkan ke lima kabupaten/ kota tersebut secara langsung, tetapi melalui instalasi milik PDAB. Setelah itu, PDAB baru mendistribu sikannya ke seluruh PDAM penerima air Umbulan plus sejumlah perusahaan.
Sementara itu, anggota Komisi C Irwan Setyawan membenarkan bahwa penyertaan modal PDAB akan berat jika seluruhnya dibebankan ke APBD. ’’Maka, perlu ada cara lain untuk mendanai,’’ ujar politikus PKS tersebut. (ris/c15/oni)