Raperda Taksi Online Tak Rugikan Siapa pun

SURABAYA – DPRD Surabaya menjanjikan regulasi baru pengaturan beroperasinya angkutan berbasis online melibatkan semua pihak. Baik dari perwakilan angkutan online maupun konvensional. Dengan begitu, regulasi tersebut tidak akan merugikan siapa pun.

Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya M. Machmud menyatakan, biasanya butuh waktu 2–3 bulan untuk mengkaji naskah akademik sebuah raperda. Termasuk raperda taksi online. ’’Masih dijadwalkan kajian dengan berbagai pakar,’’ ujarnya.

Setelah penyusunan naskah akademik tuntas, usulan raperda akan dilayangkan ke meja wali kota Surabaya untuk mendapatkan persetujuan. ’’ Tapi, sebelum disusun draf tetap, ada pertemuan antara taksi online dan taksi konvensional,’’ tuturnya.

Dalam pembahasan, Machmud menyebut kepentingan dua pihak seharusnya memang diakomodasi. Jadi, perda tidak bisa semata-mata hanya untuk mengendalikan taksi online. Harus ditemukan skema kerja sama khusus yang bisa menguntungkan dua pihak. ’’Memang harapannya adalah win-win solution,’’ ungkapnya.

Karena itu, selain pengusaha dan penyedia transportasi, konsumen turut dihadirkan untuk ikut memberikan masukan terhadap raperda tersebut. Konsumen, kata Machmud, akan diwakili beberapa lembaga perlindungan konsumen atau pengguna dari dua model transportasi itu. ’’Perda ini harus padat dan penuh aspirasi dari warga kota,’’ jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menyatakan bahwa inisiatif DPRD Kota Surabaya untuk mengatur taksi online sudah tepat. Sebab, kunci pengawasan berada di tangan pemerintah daerah. Mestinya raperda tersebut bisa segera disetujui.

Armuji menyebutkan, raperda harus dibuat seadiladilnya dan dipastikan bisa meminimalkan gesekan antara taksi online dan konvensional di Surabaya. ’’Pokoknya adil, sesuai peraturan Menhub, kemudian dirumuskan peraturan daerah,’’ paparnya. (tau/c15/git)