Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Rp 800 M
Dwi Sugiyanto Pimpin Lembaga Pengganti BPLS
JAKARTA – Tanggung jawab dan kewenangan pengendalian lumpur Lapindo di Sidoarjo segera beralih dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Senin lalu (27/3) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Dwi Sugiyanto sebagai kepala PPLS. Pemerintah menyiapkan segenap program untuk penanganan bencana yang terjadi sejak 2006 tersebut.
Basuki menyatakan, beralihnya tanggung jawab penanggulangan lumpur Sidoarjo ke Kementerian PUPR berarti beralih juga semua tanggung jawab BPLS. Baik terkait dengan aset maupun kewajiban yang belum terselesaikan. Terutama urusan ganti rugi. ”Tentu itu akan jadi tanggung jawab penuh saya. Saya akan tangani secara penuh,” kata dia.
Saat ini, jelas Basuki, salah satu yang menjadi tanggungan PPLS adalah ganti rugi Rp 800 miliar kepada para pengusaha
Namun, bagaimana proses ganti rugi masih akan dibahas. Apakah seluruh biaya ganti rugi ditanggung APBN atau oleh Lapindo Brantas. ”Urusan itu harus saya bawa ke rapat terbatas untuk diputuskan di sidang kabinet. Sekarang Sekretariat Kabinet sedang mengatur jadwalnya,” ungkap Basuki.
Sementara itu, Dwi pada awal masa tugasnya akan berfokus pada pengendalian lumpur dan inventarisasi aset. Hari ini rencananya dia mulai berkantor di Surabaya. ”Siapa yang bisa jamin barang di tanah itu habis? Siapa juga yang bisa melarang hujan turun di daerah tersebut? Itu yang nanti butuh upaya pengendalian,” ujarnya.
Pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membuat analisis secara menyeluruh. Meski sudah dekat dengan musim kemarau, curah hujan dalam beberapa pekan terakhir malah tinggi sejalan dengan cuaca ekstrem. Hal itu perlu diantisipasi karena tanggul sewaktu-waktu bisa jebol.
Inventarisasi aset PPLS juga sangat penting. Sebab, ada ribuan hektare tanah di sana yang menjadi aset PPLS. ”Nilainya itu lebih dari Rp 5 triliun. Selain tanah, ada juga alat-alat berat yang perlu diinventarisasi,” tuturnya. (and/c9/ang)