Undang Saksi Ahli Minggu Depan
Terus Telusuri Aliran Uang Pungli dari Pasar
SIDOARJO – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Pasar Porong yang melibatkan tiga pegawai negeri sipil (PNS) UPT terus menggelinding. Peluang adanya tersangka baru masih sangat terbuka. Untuk mengembangkan penyidikan perkara itu, Satreskrim Polresta Sidoarjo bakal mendatangkan saksi ahli pada pekan depan
Wakasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Teguh Setiawan menyatakan, dalam perkara OTT pungli retribusi Pasar Porong, pihaknya sudah meminta keterangan belasan saksi. Mulai pegawai hingga pedagang pasar. Termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo Fenny Apridawati. ’’Data-data yang didapat masih dipelajari penyidik,” ungkapnya kemarin (29/3).
Meski sudah banyak saksi yang dimintai keterangan, lanjut dia, penyidik terus mengumpulkan data. Dalam waktu dekat, pihaknya meminta keterangan saksi ahli. ’’Diperkirakan pekan depan. Harapannya, ada data yang lebih menguatkan,” ucapnya.
Teguh masih menyimpan rapat nama saksi ahli yang akan diundang. Yang pasti, saksi itu berasal dari universitas negeri di Surabaya. Berapa jumlahnya? ’’Bisa 1–2 orang, bergantung kebu tuhan penyidik,” tutur perwira polisi dengan tiga balok di pundak tersebut.
Mantan Kanitharda Polrestabes Surabaya tersebut mengatakan tidak menemui kendala berarti dalam menangani perkara pungli. Sejauh ini, pihaknya sudah menetapkan 14 tersangka dari empat kasus yang ditangani. Empat di antara 14 tersangka itu adalah PNS. ’’Satu tersangka mengajukan penangguhan,” terangnya.
Satu PNS yang mengajukan penangguhan tersebut adalah Raden Prayudi. Oknum PNS Kecamatan Gedangan itu menjadi penjabat sementara (Pjs) Kades Semambung. Prayudi diciduk polisi setelah menerima uang dari warga yang hendak mengurus surat jual beli tanah.
’’Mengajukan penangguhan adalah hak tersangka. Tapi, sejauh ini belum ditangguhkan penyidik,” ucapnya.
Alasan penangguhan yang diajukan tersangka adalah ingin melanjutkan pengabdian di masyarakat. Prayudi berharap dapat meneruskan kegiatannya sebagai Pjs Kades. Selain itu, berkumpul dengan keluarga. ’’Jika memang ditangguhkan penyidik, statusnya tidak akan berubah. Dia tetap tersangka. Hanya, tidak diperbolehkan keluar kota, apalagi keluar negeri,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan, empat PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo terjaring OTT Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo. Tiga di antaranya adalah pejabat UPT Pasar Porong Disperindag. Mereka adalah Sugiono, kepala UPT Pasar Porong; Abdul Wahab, bendahara; dan Gustono, pengawas pasar.
Masing-masing tersangka dinilai ikut serta melakukan praktik pungli. Modusnya, menarik retribusi pelayanan pasar di luar ketentuan. Dengan begitu, ada selisih uang dari jumlah seharusnya yang disetor ke kas daerah. Uang sisa itu dibagi-bagi oleh pelaku.
Sebelumnya, polisi juga meringkus Raden Prayudi. Dia dicokok di dalam ruang kerja Kades Semambung. Saat itu polisi menemukan uang Rp 10 juta hasil menarik pungli kepada warga yang hendak mengurus surat jual beli tanah.
Jumlah PNS Kota Delta yang terjaring OTT bertambah dengan penangkapan Dina Kardina. Perempuan 42 tahun itu adalah pegawai dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Namun, Dina diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya sesaat setelah menerima uang dari korbannya di sebuah hotel kawasan Surabaya. Berdasar pengakuannya, Dina menyatakan sanggup mengurus dokumen UKL-UPL dan IMB sebuah pabrik di Gresik. (edi/c7/hud)