Pemda Siap Berhemat
JAKARTA – Seruan Presiden Jokowi agar kementerian/lembaga (K/L) melakukan penghematan besar-besaran, khususnya belanja nonproduktif, bakal diikuti pemerintah daerah (pemda).
Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang juga Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah menyatakan, pihaknya memahami jika pemerintah mengevaluasi besaran dana alokasi umum (DAU) yang disalurkan ke daerah. Sebab, hal itu harus disesuaikan dengan penerimaan pajak. ’’Makanya kami juga akan berhemat,’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/4).
Menurut dia, pos-pos seperti rapat di hotel serta perjalanan dinas menjadi target penghematan
Namun, penghematan itu tetap akan dilakukan secara proporsional. Artinya, jika memang rapat di hotel atau perjalanan dinas dibutuhkan, hal itu tetap boleh dilakukan. ”Tetapi, pemerintah pusat juga harus membantu kami dengan sinergi antar kementerian.”
Nurdin mengakui, undangan dari kementerian/lembaga kadang datang silih berganti. Misalnya, diundang kementerian A pada pekan pertama dan kementerian B pada pekan kedua. Mau tidak mau, pejabat pemda harus bolakbalik ke Jakarta. Karena itu, alangkah baiknya antar kementerian saling berkoordinasi sehingga undangan bagi pemda bisa dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
”Kalau baru pulang, lalu beberapa hari lagi balik ke Jakarta, itu repot dan boros,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, pemda boleh saja menyimpan dananya di BPD. Namun, dana itu tidak boleh diendapkan dalam waktu lama. Sebab, dana harus segera digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah.
”Artinya, kalau waktunya dibelanjakan, ya harus dibelanjakan,” ujar JK setelah menghadiri Pembukaan Seminar Nasional dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia di Jakarta kemarin.
Berdasar data Kementerian Keuangan, hingga akhir Desember 2016, masih ada dana Rp 83,85 triliun yang mengendap di perbankan. Jumlah itu terdiri atas Rp 28,16 triliun simpanan milik pemerintah provinsi; Rp 41,47 triliun milik pemerintah kabupaten; dan Rp 14,21 triliun milik pemerintah kota.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyatakan, pemda memang harus mulai melakukan efisiensi karena penyaluran DAU bakal disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak.
Karena itu, untuk mengantisipasi potensi penurunan dana yang ditransfer dari pusat, pemda harus segera mengidentifikasi program atau kegiatan yang tidak mendesak sehingga bisa masuk target penghematan. ”Makanya efektivitas dan efisiensi belanja harus ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf menegaskan siap menjalankan program penghematan seperti yang diserukan presiden. “Kami memberi porsi lebih untuk belanja yang terkait dengan publik,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah, komposisi APBD Jatim sudah makin baik. Artinya, porsi belanja modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sudah ditingkatkan. ”Sedangkan belanja barang maupun pegawai sudah berangsur turun,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana juga menyatakan mendukung program efisiensi anggaran yang tidak urgen. Dia bahkan menyebut program efisiensi dilakukan sejak tahun lalu. ”Misalnya, tahun lalu kami pangkas anggaran kunker teman-teman DPRD hingga Rp 20 miliar,” terang ketua DPC PDIP Surabaya tersebut.
Selain itu, Pemkot Surabaya berjanji menggenjot belanja modal. Wujudnya adalah pembuatan jalan Middle East Ring Road (MERR), jalur lingkar luar timur (JLLT), jalur lingkar luar barat (JLLB), dan frontage road (FR) Ahmad Yani. Selain itu, pemkot menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk proyek box culvert. ”Seluruhnya harus tuntas tahun ini,” tegas Whisnu.
Untuk penghematan, Pemkot Surabaya juga membuat aturan agar segala bentuk rapat tidak menggunakan fasilitas hotel. Sebab, pemkot memiliki gedung pertemuan di Graha Sawunggaling, Gedung Wanita, convention hall di Jalan Arief Rahman Hakim, dan Gedung Siola. ”Kalau tidak benar-benar terpaksa, ya tidak akan pakai hotel,” ujarnya. (far/ byu/jun/ken/ris/sal/c5/owi)