Kampung Deret Tidak Jalan, Pemprov Beralih ke Bedah Rumah
JAKPUS – Lantaran banyak rumah bermasalah, Pemprov DKI tidak bisa melanjutkan program Kampung Deret. Program yang dicetuskan Joko Widodo itu berhenti sejak dia menjadi presiden. Sebab, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni, banyak rumah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang masuk program tersebut dan ada lahan yang bermasalah.
Karena temuan itu, Gubernur DKI (nonaktif ) Basuki T. Purnama sempat menyebutkan tidak bisa melanjutkan program Kampung Deret. Namun, saat melakukan kampanye, Basuki dan wakilnya, Djarot Saiful Hidajat, menjanjikan hal serupa. Yakni, bedah rumah. Hal tersebut benarbenar diwujudkan. Mulai 17 April 2017, pemprov melakukan bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara.
’’Ada 40–45 rumah yang akan kami bedah,’’ kata Bambang Sugiono, asisten pemerintahan DKI, kemarin (5/4). Untuk bedah rumah pertama, pemprov memang mengutamakan rumah kumuh. Dari hasil temuan, wilayah Jakarta adalah yang paling banyak. Namun, pemprov tetap meminta wali kota wilayah lain mendata warga yang tinggal di rumah kumuh. Sebab, program itu dijanjikan pada semua wilayah.
Untuk melakukan bedah rumah tersebut, pemprov masih mengandalkan pasukan pelangi. Yakni, pasukan gabungan dari Pasukan Merah, Pasukan Oranye, Pasukan Hijau, Pasukan Biru, dan Pasukan Ungu. Sebelum tergabung di Pasukan Pelangi, mereka dilatih sekitar 2–3 hari saja.
Memang, di antara pasukan itu, hanya Pasukan Merah yang belum direkrut. Sebab, Pasukan Merah harus ahli dalam pertukangan. Sementara itu, sisanya sudah direkrut masing-masing SKPD dan sudah berjalan. ’’Kami akan rekrut segera. Untuk melakukan perekrutan, dibutuhkan anggaran,’’ jelasnya.
Mantan wali kota Jakarta Utara tersebut menuturkan, kegiatan itu tidak akan meng- gunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. ’’Kami buat MoU ( memorandum of understanding) sama swasta, nggak perlu APBD,’’ katanya. Nah, untuk menjalankan bedah rumah, pemprov sekaligus meminta swasta menyiapkan Pasukan Merah. Pasukan itu sementara menunggu direkrut pemprov.
Lebih lanjut, Bambang enggan menanggapi kabar bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi, waktunya yang sangat mepet dengan pemilihan gubernur (pilgub) DKI yang dilaksanakan pada 19 April 2017. ’’Kalau semua dikait-kaitkan ya bisa,’’ ungkapnya. (rya/c23/ano)