Tuntaskan Ganti Rugi ke 30 Pengusaha

Tugas Utama PPLS

JAKARTA – Peralihan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Tugas utama lembaga di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian PUPR itu, antara lain, persoalan ganti rugi kepada 30 pengusaha yang berada di dalam peta area terdampak (PAT).

”Ini segera saya konsultasikan ke presiden. Ini masih menjadi ganjalan besar yang harus segera diselesaikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Jawa Pos saat ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Senayan tadi malam (5/4).

Mengenai kapan target penyelesaian persoalan ganti rugi kepada para pengusaha itu, Basuki belum bisa memberikan kepastian. Sebab, hal tersebut baru bisa dipastikan setelah dikonsultasikan dengan presiden atau wakil presiden. ”Nanti kami sampaikan melalui ratas PPLS dan diputuskan lewat sidang kabinet,” ungkapnya.

Selain menyelesaikan ganti rugi kepada para pengusaha itu, lanjut dia, Kementerian PUPR mendapat masukan dari komisi V untuk memanfaatkan lumpur tersebut. Itu disampaikan anggota Komisi V Rendy M. Affandy Lamadjido. Menurut dia, alangkah baiknya jika lumpur yang jumlahnya sangat banyak tersebut bisa dibuat menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat. ”Mungkin lumpur itu bisa dijadikan batu bata untuk membuat rumah sederhana,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mengaku sudah memikirkannya. Setelah masalah sosial sudah sangat berkurang, pihaknya memang berencana memanfaatkan lumpur itu. ”Saya ingin ada lompatan dengan pemanfaatan lumpur tersebut,” ujarnya. Untuk pemanfaatannya, dia menilai tidak perlu dilakukan penelitian dari nol. (and/c10/oki)