Satpol Dapat Dana Rp 2 M, untuk Gaji Habis Rp 1,2 M
TANA PASER – Kepala Satpol PP Paser Heriansyah Idris membenarkan bahwa belakangan in stansinya kerap dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Bahkan, pihaknya kerap disinggung sejumlah pejabat lain dalam beberapa pertemuan terbuka.
Heriansyah yang ditemui di hadapan seluruh Eselon III dan IV Satpol PP Paser kemarin (6/4) menyatakan, instansi tersebut telah naik menjadi kelas A. Namun, anggaran yang diberikan justru tidak sesuai dengan porsi yang dibebankan.
Mantan asisten di Setkab Paser itu memberikan contoh. Anggaran operasional pelayanan kepada bupati tiap bepergian ke luar kecamatan tidak sebanding dengan pagu yang tersedia. Sementara itu, tuntutan pengawalan tak boleh lepas.
”Ketika sekali saja kami tidak hadir, hal itu jadi pembicaraan. Katanya, satpol PP tidak mau hadir atau apa. Ya, mau bagaimana, tidak ada anggaran operasionalnya.”
Dia lantas membandingkan dengan instansi lain. Satu pimpinan saja yang berangkat, tapi ada empat pendamping yang seharusnya bisa satu orang.
”Kami yang jelas tugas dan fungsinya untuk pengawalan malah tidak didukung anggaran. Bersyukur hanya dapat daun salam dan daun selasih (ucapan salam dan terima kasih, Red) selama ini. Bicara defisit, ya, seharusnya yang lain juga sebanding dengan kami. Tidak hanya satpol PP yang merasakan,” bebernya.
Dia menyesalkan pagu anggaran 2017 yang hanya Rp 2 miliar. Apalagi, Rp 1,2 miliar pasti habis untuk membayar honor pegawai tidak tetap (PTT). Dia memaparkan, anggaran itu tidak cukup untuk membiayai operasional personel yang berjumlah 88 PTT dan 118 PNS di sepuluh kecamatan.
Rasio personel dengan anggaran tersebut, lanjut dia, seolah tidak masuk akal. Sementara itu, pelayanan yang dituntutkan kepada personelnya harus full service. Apalagi, pengawasan yang harus ditangani di masyarakat semakin tinggi. ”Mungkin, instansi kami adalah satu-satunya eselon III yang tidak memperoleh mobil dinas. Apalagi mau berangkat dinas. Saya yang pimpinan paling hanya setahun sekali bisa mengikuti kegiatan dinas di luar provinsi,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Paser I Gusti Putu Suantara mengaku sudah mendengarkan keinginan tersebut. Dia memahami kendala yang dikeluhkan, khususnya tentang anggaran.
Dia mengungkapkan, jika kondisi keuangan memungkinkan, keluhan tersebut pasti diperhatikan. ” Yang jelas, anggaran satpol PP pada 2017 disahkan pada 2016. Saat itu belum naik menjadi tipe A. Pimpinannya masih eselon III dan damkarbelumbergabung,” ungkapnya. (*/jib/ica/k8/c16/ami)