Rp 4 M untuk Peserta BPJS PBI

GRESIK – Banyaknya data warga miskin yang belum diverifikasi membuat pendaftaran kepesertaan BPJS PBI (penerima bantuan iuran) terhambat. Akibatnya, banyak warga miskin yang mengeluh terkait pembiayaan di rumah sakit (RS). Padahal, pemerintah kabupaten (pemkab) sudah menganggarkan Rp 4 miliar untuk kepesertaan BPJS PBI.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Sentot Supriyohadi menyatakan, pihaknya masih memverifikasi data warga miskin. Kali ini dinsos lebih selektif dalam melakukan seleksi. Yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 146/huk/2013. ”Ada warga miskin baru. Ada juga yang tidak valid dan harus gugur,” ujarnya kemarin (6/4).

Sentot menuturkan, diperlukan waktu untuk memverifikasi data warga miskin. Dinsos mengerahkan tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK). Tujuannya menghindari kecurangan data dari desa. ”Banyak yang tidak valid,” ungkapnya.

Mantan kepala dinas kelautan, perikanan, dan peternakan itu menyebutkan bahwa data yang diverifikasi cukup banyak. Warga miskin yang terdata berjumlah 35 ribu orang. Sementara itu, yang sudah diverifikasi 10.302 orang. Data tersebut akan dicek ulang di bappeda. Kemudian, disetorkan ke dinas kesehatan (dinkes). ”Dari dinkes langsung didaftarkan menjadi peserta BPJS PBI,” terangnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik drg Hari Tutik Rahayu menjelaskan, data warga miskin terus berubah. Setiap bulan bisa jadi ada penambahan dan pengurangan. ” Tergantung kondisi warganya,” tuturnya.

Alumnus Universitas Airlangga itu menyatakan, warga miskin yang tidak sesuai dengan kriteria Kemensos akan digugurkan. Hal tersebut ditemukan pada orang-orang yang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta BPJS PBI. ”Bisa diarahkan ke BPJS mandiri,” katanya.

Menurut Tutik, pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta BPJS PBI. Total dana yang dianggarkan mencapai Rp 4 miliar. ”Setiap orang mendapat jatah Rp 23 ribu per bulan,” lanjutnya.

Sentot melanjutkan, Kabupaten Gresik sudah mendapatkan kuota PBI nasional sebanyak 413.000 orang. Sayangnya, banyak data dari Kemensos itu yang tidak valid. Ada yang sudah mapan. Ada pula warga PBI nasional yang sudah meninggal. ”Perlu di- update,” jelasnya. (adi/c6/ai)