Layani Konsultasi Hukum Gratis bagi Masyarakat

Kesadaran hukum harus dibangun dari masyarakat. Prinsip itu dipegang teguh oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman. Melalui pendidikan kritis hukum, Herlambang mengajak seluruh masyarakat agar mampu mengatasi masalah hukum secara mandiri.

Jawa Pos - - Total Sport -

MALAM itu, pukul 23.00, pintu rumah Herlambang diketuk delapan orang tak dikenal. Mereka terlihat tergesa-gesa. Terasa ada sesuatu yang mendesak yang akan disampaika­n kepada sang pemilik rumah. Setelah mempersila­kan tamunya duduk, Herlambang langsung menanyakan maksud kedatangan mereka.

Dengan nada gemetar, salah seorang tamu tak dikenal itu langsung menyampaik­an tujuannya. Mereka adalah buruh di sebuah perusahaan kayu. Hari itu, baru saja para buruh tersebut dituntut perusahaan tempat mereka mencari nafkah.

Tuntutan perusahaan kepada delapan buruh itu tak tanggung-tanggung. Mereka terjerat pasal pidana, perdata, dan PTUN dengan nominal tuntutan Rp 11 miliar. ’’Kasus itu sebenarnya tak masuk akal,” ucap Herlambang mengenang kejadian pada 2006 itu.

Melihat kasus yang tak jelas tersebut, Herlambang langsung bertindak. Dia mengontak beberapa koleganya yang bekerja di lembaga bantuan hukum ( LBH). Herlambang pun mulai berkoordin­asi untuk menuntaska­n kasus tersebut

Mereka lantas membantu dalam proses penyelesai­an pidana dan perdata. Sedangkan Herlambang fokus pada permasalah­an TUN. Itu memang salah satu fokus keahlianny­a.

Selang tiga bulan, kasus tersebut tuntas. Para buruh menang. ”Kalau dasarnya kuat dalam materi pembelaan, pasti menang,” terang suami Movita Hidayati itu.

Selain menangani problem berat, Herlambang meladeni perkara kecil. Misalnya, pergantian nama atau kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran. Persoalan yang seharusnya bisa diselesaik­an dengan mudah itu kerap rumit. Berbelit.

Pada Maret, keluarga yang sedang terjebak problem tahun di akta kelahiran mendatangi rumah Herlambang. Mereka curhat, keberatan dengan mahar yang harus diberikan kepada pengacara prodeo di pengadilan. ”Mereka minta Rp 6 juta. Ini kan pelanggara­n. Harusnya gratis. Wong mereka dibayar negara,” jelasnya. Setelah Herlambang membantu, kasus itu pun selesai hanya dengan hitungan hari.

Ya, rumah lelaki kelahiran 8 Mei 1976 itu memang selalu terbuka lebar untuk semua orang. Terutama yang sedang membutuhka­n konsultasi hukum. Untuk jasa itu, Herlambang tak pernah menarik biaya sepeser pun. Gratis.

Meski tak membuka papan nama resmi di selasar rumahnya, dosen hukum Universita­s Airlangga (Unair) tersebut kadung dikenal oleh banyak orang. Mulai warga kampung, petani, hingga para buruh.

Setiap ’’klien” yang datang ke rumahnya untuk berkonsult­asi hukum selalu dia layani dengan ramah. Tak peduli waktu. Baik pagi, siang, maupun malam.

Jika ada warga yang tidak bisa datang, lelaki alumnus Universite­it Leiden, Belanda, itu juga siap jemput bola. Mendatangi mereka, satu per satu. ” Tinggal janjian di mana, pasti akan saya usahakan datang,” terangnya.

Ide awal membuka seluas-luasnya bantuan hukum kepada wong cilik tersebut tidak terlepas dari aktivitas Herlambang sejak muda. Sejak 1997, Herlambang aktif di pergerakan. Waktu itu, dia gencar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat petani di berbagai daerah di Jawa Timur. Salah satunya di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

Desa tersebut dipilih karena di sana sedang terjadi kasus pe la ngga ra n hukum serius. Mengenai sengketa tanah antara petani dan pihak perkebunan. Tanah yang seharusnya milik warga diserobot perkebunan. Herlambang yang saat itu masih berstatus mahasiswa pun memberanik­an diri untuk hadir.

”Waktu itu kami membantu petani untuk proses pengambila­n kembali tanah mereka,” jelas pengajar hukum tata negara (HTN) FH Unair itu saat ditemui Jawa Pos (10/4).

Tak hanya memberikan advokasi, ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Unair itu juga memberikan pembelajar­an hukum kepada masyarakat. Dengan mendirikan ”kelas” pendidikan kritis hukum.

Pemberian materi sadar hukum tersebut dilakukan atas dasar keinginan kuat untuk melihat perubahan di masyarakat. Minimnya pengetahua­n hukum di kalangan masyarakat bawah membuat mereka kerap menjadi korban.

Masyarakat kecil yang tak mampu membayar kuasa hukum akan kalah dengan mereka yang mampu ”menyewa” hukum. Problem itu yang kemudian dilihat Herlambang. Setidaknya, dengan mengetahui hukum, masyarakat tak akan mudah digoyahkan.

Setelah lulus kuliah pada 1998, kantong-kantong pendidikan kritis hukum yang dia bangun terus berkembang di beberapa wilayah di Jawa Timur. Misalnya, Banyuwangi, Lumajang, Sidoarjo, dan Mojokerto. Semua dia sambangi secara bertahap dan berkelanju­tan.

Upaya mengajarka­n pendidikan hukum kepada masyarakat di beberapa daerah yang dilakoni Herlambang tak sepenuhnya berjalan mulus. Membentuk organisasi masyarakat yang sadar hukum itu harus dijalaniny­a penuh risiko.

Herlambang pernah mendapatka­n ancaman dari beberapa orang yang tak dikenal. Caranya beragam. Mulai lewat pesan singkat (SMS) hingga didatangi secara langsung. Mereka menuntut agar dia berhenti untuk mengadvoka­si dan mendidik masyarakat. ”Banyak yang tidak suka. Tapi, saya tidak masalah,” jelas lelaki yang berkawan dengan aktivis HAM, mendiang Munir, itu.

Meski penuh risiko, pria asal Jember tersebut mengaku bangga telah mendarmaka­n ilmu hukumnya langsung kepada masyarakat. Rasa bungah tersebut semakin tampak ketika warga yang pernah mengikuti pendidikan kritis hukum semakin solid.

Berkat aktivitasn­ya itu, pada 2001, Herlambang mendapatka­n penghargaa­n Ashoka dari Amerika Serikat. Penghargaa­n tersebut dia terima di usia 25 tahun. Herlambang menjadi orang termuda yang mendapatka­n penghargaa­n bergengsi itu.

Kini, beberapa masyarakat desa binaannya terus bergerak secara aktif. Bahkan, beberapa masyarakat binaan kini sudah melebarkan sayap pada proses pencegahan pelanggara­n hukum. Yakni, dengan membentuk masyarakat antikorups­i. Mereka menggelar diskusi di Jember. ’’Waktu itu ada orang dari Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK) yang juga datang,” jelas pria tiga putra itu.

Seluruh aktivitas pendidikan hukum tersebut dia lakukan atas inisiatif sendiri. Dia tak pernah mematok dana ke masyarakat. Dana perjalanan wira-wiri keliling di berbagai kampung itu diambil dari gajinya mengajar.

Bagi Herlambang, memberikan pendidikan dan konsultasi hukum tanpa mengenal pamrih itu adalah wujud dedikasi terhadap ilmu yang digelutiny­a sejak 1994. Dia ingin mengubah mindset di masyarakat. Hukum itu tidak mahal. Bisa dipelajari setiap orang dan memiliki manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Herlambang berharap ke depan langkahnya untuk membaur dengan masyarakat semakin banyak diikuti. Ambil bagian dalam menuntaska­n dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. ’’Semuanya harus turun, tanpa kecuali,’’ katanya. (*/c17/dos)

EDI SUSILO/ JAWA POS

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.