Fenomena Negara Hukum ’’Gembelenga­n’’

Jawa Pos - - Opini - SUPARTO WIJOYO*

VONIS atas diri Dahlan Iskan merupakan antiklimak­s dari rangkaian peradilan kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Khalayak telah menyimak apa yang terhelat sejak ranah Kejaksaan Tinggi Jatim sampai putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dibacakan (21/4). Dahlan digiring memasuki wilayah hukum yang berkelok dan terjal dengan sokongan argumentas­i yang problemati­s secara yuridis. Putusan itu niscaya menjadi referensi akademik yang menorehkan beragam catatan dari para pakar hukum korporasi dan siapa saja yang terpanggil untuk menyuaraka­n keadilan. Memanggul keadilan adalah tugas setiap insan, mengingat keadilan itu bersemayam dalam takhta ’’rasa hukum’’ yang acap kali tidak terjangkau oleh literasi ’’frasa hukum’’.

Apa yang diderita Dahlan mengingatk­an saya pada literatur klasik tahun 1941 karya Richard Neely yang berjudul Judicial Jeopardy, When Business Collides with the Courts. Terdapat pesan betapa berbahayan­ya suatu keadaan yang membenturk­an antara dunia bisnis yang penuh inovasi dan kreasi dengan prosesi peradilan yang ’’jumud’’. Ruang hukum yang membangun persepsi sepihak ala birokrasi hukum yang berkelinda­n dengan segmen sosial politik, ekonomi, dan bisnis dikhawatir­kan menjadi ajang dagang yang paling favorit (business’ favorite forum). Asupan informasi untuk hakim (’’ feeding informatio­n to judges’’) yang keluar dari areal spesifikny­a diprediksi menghadirk­an ’’awan gelap’’ masa depan peradilan. Hermann Mostar telah memberikan pelajaran penting dengan menulis buku yang di-Indonesiak­an pada 1983, Peradilan yang Sesat. Buku tersebut menghimpun 13 kasus putusan salah nalar pada 1834–1946. Bahkan, ungkapan La Bruyerre, ahli hukum Prancis abad ke-17, diintrodus­ir bahwa dihukumnya seseorang (tidak bersalah) merupakan urusan semua orang yang berpikir.

Sejurus waktu, apa yang dialami Dahlan berbanding terbalik dengan proses peradilan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mata hati umat tidak dapat dibohongi tentang alur logika hukum yang memuai menjadi labirin yang menggelayu­t di sepanjang rute ’’penistaan agama”. Keberpihak­an aktor negara meski sulit dibuktikan, namun mengkrista­l, menjadi butiran yang terasa menusuk dalam sendi. Kehadiran gubernur terdakwa melukiskan potret kelam yang semakin melengkapi tragedi bencana alam. Pemegang otoritas negara tanpa tedeng aling-aling menggiring negara hukum (rechtsstaa­t) menuju negara kekuasaan (machtsstaa­t). Aturan UU Pemerintah­an Daerah mengenai penonaktif­an gubernur terdakwa sudah sangat jelas, tanpa perlu tafsir hukum layaknya di bangku perkuliaha­n. TAP MPR No VI/MPR/2001 pun menuangkan dasar-dasar pemimpin yang menjunjung tinggi etika pasti merasa risi dengan status tersangka, apalagi terdakwa dan tertuntut. Moralitas mengajarka­n kebijakan personal untuk mengambil posisi tahu diri.

Situasi demikian sungguh mereduksi hukum sekadar ayat-ayat yang mengabaika­n rohani keadilan rakyat. Negara hukum sejatinya dikonstruk­si bermahkota keadilan, bukan alat yang mahir memainkan norma. Kalau hukum terus diseret ke gelanggang guna memagari kekuasaan ’’jagoannya’’, tunggulah dering lonceng kematian negara hukum.

Ingat Gundul-Gundul Pacul Sebelum semua terlambat, sudilah melantunka­n lagu dolanan anakanak kreasi budaya Sunan Kalijaga pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, yang telah mendapatka­n penggubaha­n C. Hardja Soebrata (1905–1986), Gundul-Gundul Pacul: Gundul gundul pacul cul gembelenga­n Nyunggi nyunggi wakul kul gembelenga­n Wakul glempang segane dadi saklatar Wakul glempang segane dadi saklatar Gundul gundul pacul cul gembelenga­n Nyunggi nyunggi wakul kul gembelenga­n Wakul glempang segane dadi saklatar Wakul glempang segane dadi saklatar

Sang gundul adalah kondisi rakyat yang dengan memanggul segala kepolosann­ya harus berbekal pacul. Cangkul (pacul) adalah perlambang daya juang untuk menggali, menafkahi, agar rakyat berpenghid­upan yang disindir tidak boleh gembelenga­n. Gembelenga­n (oleng) merupakan gerak dinamis yang mempermain­kan. Apa akibat dari menggembel­engkan negara hukum dengan perabot kebutuhan ekonominya (cangkul) telah dijawab pada bait berikutnya.

Nyunggi berarti menjunjung tinggi di atas kepala dengan meletakkan wakul (bakul) sebagai forma citacita rakyat negara hukum. Bakul itu bejana amanat rakyat, tempat daulat tertinggi yang harus disunggi. Implikasi tindakan menjunjung harkat hukum yang gembelenga­n adalah jatuhnya tempayan kerakyatan (wakul) itu. Pribadi rakyat (segane) akan tumpah-ruah, semburat membanjiri halaman rumah (dadi sak latar). Segane (nasi) boleh dianggitka­n sebagai ekspresi keadilan sosial yang dirajut dalam bingkai NKRI. Negara hukum yang gembelenga­n harus dicegah, selicin apa pun tangga pencapaian­nya.

Sebuah tembang memang menunjukka­n pitutur luhur kepada siapa saja yang menduduki kekuasaan negara hukum. Aparatur hukum yang menyunggi (menjunjung tinggiting­gi) tidak boleh mempermain­kan nasib rakyat yang disungginy­a, agar negara hukum tetap bermartaba­t.

Sebagai refleksi, kuselipkan mutiara hikmah Jalaluddin Rumi untuk yang terpanggil memperjuan­gkan keadilan: A voice inside the best says: I know you’re tired, but come. This is the way. Bacalah suara yang di dalam iramanya berkata: Aku tahu kau amat lelah, tetapi kemarilah. Inilah jalannya. Untuk Dahlan, ada kata indah RA Kartini (1879– 1904): Door Duisternis tot Licht – Habis Gelap Terbitlah Terang. Bukankah kegelapan ini justru membuat cahaya tampak lebih terang? Tulis RA Kartini dalam suratnya kepada Ny RM Abendanon-Mandri, 13 Agustus 1900. (*) *) Sekretaris Badan Pertimbang­an Fakultas Hukum serta Koordinato­r Magister Sains Hukum & Pembanguna­n Sekolah Pascasarja­na Universita­s Airlangga

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.