Program JKMM Dinilai Kurang Sosialisasi
SIDOARJO – Penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) terlampau rendah. Di antara 82 ribu warga miskin di Kota Delta, hanya 15 ribu yang menggunakan layanan tersebut pada 2016. Sosialisasi menjadi kendala utama tersendatnya program tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Ali Masykuri menjelaskan, perhatian pemkab terhadap jaminan kesehatan publik terus meningkat dari tahun ke tahun. Umumnya pada fasilitas JKMM. Fasilitas tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Setiap warga ber-KTP Sidoarjo yang kurang mampu berhak mendapatkan fasilitas tersebut bila sakit atau berobat. Layanan tersebut hadir untuk melayani warga yang belum memiliki BPJS.
”Dengan begitu, semua warga Sidoarjo sehat (mendapatkan fasilitas kesehatan, Red) tanpa kecuali,” katanya kemarin (24/4).
Ali yang juga anggota GP Ansor Sidoarjo itu menjelaskan bahwa program JKMM dicanangkan sejak 2014. Sayangnya, hingga kini, respons masyarakat masih kurang optimal. Padahal, anggaran yang dialokasikan selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut dia, persoalannya adalah sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang. ”Dana sosialisasi (program JKMM) sudah ada, tinggal SKPD terkait mau menjalankan apa tidak,” katanya.
Dampaknya, selama tiga tahun berjalan, serapannya selalu minim. Pada 2015, ada 82 ribu warga miskin yang menjadi terget program. Namun, hanya 10 ribu orang yang menggunakan. Dana yang disediakan kala itu mencapai Rp 19 miliar. Hal tersebut kembali terjadi pada 2016. Padahal, alokasi anggaran bertambah menjadi Rp 21 miliar. Di antara 82 ribu warga miskin, hanya 15 ribu orang yang menggunakan layanan JKMM.
Nah, tahun ini pemkab menganggarkan Rp 30 miliar untuk pelaksanaan JKMM. Sebanyak 97 ribu warga kurang sejahtera menjadi bidikan. Ali menambahkan, JKMM kerap menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) paling banyak dalam APBD.
Kabid Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Wiyono menjelaskan bahwa pihaknya telah maksimal dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait JKMM di tingkat desa hingga kelurahan. Dia menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien pengguna JKMM dan pasien lainnya. ”Kalau memang disikapi beda oleh petugas, silakan laporkan,” ujar Wiyono. (jos/c21/pri)