BERHASIL 100 PERSEN LAKSANKAN UNBK
Hari Pendidikan Nasional tahun ini sangat istimewa. Seluruh elemen masyarakat menantikan buah kerja keras serta sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan murid di Jawa Timur yang dapat dilihat dari capaian hasil kelulusan siswa pada jenjang pendi
GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo menekankan bahwa pentingnya komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa dalam pendidikan. ’’ Ini menjadi bagian dari pendidikan partisipatoris di mana orangtua dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk merumuskan kebijakan,” katanya.
Terlepas dari perolehan nilai individu, pemerintah provinsi sebagai komando tertinggi pendidikan di Jawa Timur telah membutikan hasil kerjanya. Amanah Undang- Undang No 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan lancar. Pemprov Jatim membuktikan diri pasca-pemindah tangan kewenangan SMA/ SMK pada tahun ini berhasil 100 persen melaksanakan ujian nasional berbasis komputer ( UNBK).
Soekarwo melihat kesiapan Jawa Timur terhadap sistem 100 persen UNBK memberikan keuntungan. Lebih adil, efisien, mudah dikontrol, dan murid memahami betul kemampuan masing- masing. ’’ Sekarang IT sudah banyak dimanfaatkan. Jadi, pemerintah provinsi mendukung penuh UNBK mulai persiapan hingga pelaksanaan benarbenar matang,” ujar Soekarwo.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman dalam rapat koordinasi pembagian SKHUN di kantor Dispendik Jatim mengungkapkan tingkat keberhasilan UNBK Jawa Timur cukup tinggi. Dari 3.522 penyelenggara UNBK, hanya ada empat sekolah yang gangguan. ’’ Ujian nasional berbasis komputer ini memiliki indeks integritas kejujuran hingga 100 persen. Ini berdampak positif. Nilai yang keluar dijamin keasliannya,” kata Saiful.
Praktis, Jawa Timur menjadi satu dari lima provinsi yang mendapatkan apresiasi khusus dari kemeterian pendidikan dan kebudayaan ( Kemendikbud). Salah satunya dilandasi atas keberhasilan dan integritas Jatim menjalankan UNBK di 38 kabupaten/ kota. Menteri dalam negeri juga mengapresiasi Jawa Timur dengan menjadikannya pilot project pelaksanaan UU 23/ 2014.
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, juga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya negara mengurangi disparitas di tataran kabupaten dan kota pada jenjang SMA/ SMK. Dengan demikian, segi manajemennya harus naik satu tingkat dari kabupaten/ kota ke provinsi. Nawacita itu sesuai dengan tema Hardiknas 2017 yang diangkat oleh pemerintah pusat, yakni percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. ( nad/ xav)