Kepala Daerah Diminta Aktif Redam Intoleransi

JAKARTA – Meningkatnya gejala intoleransi belakangan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diharapkan berkontribusi.

Ketua Komnas HAM Nurcholis menyatakan, perilaku intoleran itu sudah bermunculan di sejumlah daerah. Salah satu indikasinya adalah adanya penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap kedatangan tokoh tertentu.

”Sekarang kecenderungannya saling balas begitu. Yang berkunjung ke sini enggak boleh, ada yang berkunjung ke sana enggak boleh,” ujarnya setelah penandatanganan MoU dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di kantor KPU, Jakarta, kemarin (15/5).

Di sisi lain, Cholis belum melihat adanya upaya maksimal dari kepala daerah setempat untuk meredam. Akibatnya, peristiwa yang sama kerap berulang. Dalam waktu dekat, jelas Cholis, Komnas HAM akan mengumpulkan sekitar seratus kepala daerah, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota. Mereka akan berkonsolidasi untuk melawan setiap gejala intoleran.

Setiap kepala daerah diminta untuk menandatangani komitmen mewujudkan kota yang ramah dengan hak asasi manusia (HAM). ”Soal kriterianya, kami akan susun dalam waktu singkat,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, pelaksanaan pilkada DKI Jakarta harus menjadi pelajaran. Penggunaan isu SARA dalam setiap kontestasi politik sedapat-dapatnya dihindari. Dia berharap pilkada serentak gelombang ketiga pada 2018 dan Pilpres 2019 menampilkan kedewasaan para aktor politik. Indikasinya, lebih mengedepankan kontestasi program. Isu SARA harus dicegah melalui upaya semua pihak, terutama penegak hukum.

”Penegak hukum harus tegas kepada pihak-pihak yang selalu menyebarkan kebencian, terutama di media sosial. Juga pihak-pihak yang menggunakan sentimen SARA untuk kepentingan politik,” kata Wasekjen Partai Golkar itu. (far/bay/c10/pri)