Bupati Minta Pimpinan OPD Teken Pakta Integritas
”Kami nggak akan pilih-pilih dan berkas-berkasnya akan terus kami lengkapi untuk menuju tahapan hukum selanjutnya,” ujarnya.
Harris mengungkapkan, pihaknya akan terus mendalami kasus yang menjerat Anwar. Kuat dugaan, ada beberapa PNS lintas instansi yang turut bekerja sama dengan tersangka. Sebab, praktik curang itu telah dilakukan lebih dari dua tahun. ”Ada beberapa pegawai di beberapa instansi yang terus kami bidik,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan, pihaknya akan berupaya untuk terus melakukan giat operasi. Tujuannya, turut mewujudkan birokrasi yang bersih dan disiplin. Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polresta Sidoarjo akan terus mengawasi dan menangkap para pelaku yang terbukti. ”Sesuai instruksi pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tidak ingin para PNS bawahannya terlibat dalam tindak pungli. Kemarin (15/5) dia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menandatangani pakta integritas. Sekretaris Daerah (Sekda) Djoko Sartono menjadi PNS pertama yang menerima map berisi pakta integritas tersebut.
Dalam kesempatan itu, Saiful juga membuka map dan menjelaskan dua lembar kertas yang ada di dalamnya. Kertas pertama berisi perjanjian kinerja 2017. Lalu, lembar kedua baru berupa pakta integritas. Saat itu bupati dan Sekda tampak berbicara singkat. Setelah itu, map diserahkan kepada Djoko. Sembari saling berjabat tangan, bupati dua periode tersebut menyampaikan permintaannya ke Djoko. ” Aku diewangi yo (saya dibantu ya, Red),” ungkap Saiful.
Setelah Sekda, secara bergiliran pimpinan OPD lain menerima dua kertas tersebut. Mulai dinas hingga camat. Pakta integritas dan perjanjian kinerja 2017 merupakan langkah pemkab untuk mewujudkan good and clean government. Saat itu Saiful juga menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas.
Dalam sambutannya, Saiful menjelaskan, penyerahan perjanjian kerja merupakan bentuk dukungan PNS untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Setiap PNS diminta memberikan masukan dan mewujudkan target tahunan pemkab.
Saiful mengatakan, perjanjian tersebut menjadi bentuk kesungguhan kerja yang harus ditunjukkan PNS. Karena itu, setiap OPD harus bersungguh-sungguh mewujudkan visi-misi bupati dan wakil bupati. ”Setiap OPD janji untuk bekerja dengan baik,” kata bupati yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo itu.
Kinerja baik itu perlu didukung dengan langkah-langkah yang tidak melanggar hukum. Karena itu, pemkab melengkapi dengan pakta integritas. Ada sembilan poin di dalamnya. Di antaranya, berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, bersifat terbuka, jujur, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
”Pakta integritas dan perjanjian itu dilakukan setiap tahun. Fungsinya agar OPD tetap berjalan dengan baik serta patuh dengan aturan yang berlaku,” tambah Sekda Djoko Sartono.
Saat ini beberapa PNS Pemkab Sidoarjo sedang beperkara dengan kasus hukum. Mereka yang terkena OTT pungli misalnya. Sudah ada lima PNS dari sejumlah instansi. Sebelum Anwar, ada tiga PNS dari UPT Pasar Porong dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), satu pegawai dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK), dan PNS dari Kecamatan Gedangan.
Menyikapi itu, Djoko mengatakan, pihaknya sudah berulangulang memperingatkan jajarannya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Sayang, masih ada yang nekat melanggar aturan. Sambil menunggu perkembangan kasusnya, pejabat asal Ponorogo itu mengatakan, pihaknya akan memperketat pembinaan PNS. ”Kami akan bina PNS,” ujarnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, PNS tidak boleh menganggap pemberian hadiah atau suap itu sebagai kewajaran. Budaya itu sudah harus ditinggalkan. Sejatinya, eksekutif sudah melakukan serangkaian pencegahan. Mulai pembinaan hingga menciptakan apli kasi untuk menghindari warga bertemu langsung dengan petugas. Misalnya, dalam proses mengurus perizinan. ”Nah, itu harus terus ditingkatkan,” ujarnya. (jos/aph/c10/hud)