Klaim Dana Bansos Membengkak
GRESIK – Pendaftaran warga miskin menjadi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) masih jalan ditempat. Untuk berobat, warga miskin memanfaatkan anggaran dari bantuan sosial (bansos) tak terduga. Akibatnya, klaim bansos tidak terencana membengkak.
Hingga Februari lalu, jumlah klaim yang diterima RSUD Ibnu Sina hanya Rp 45,4 juta. Bulan berikutnya, jumlah klaim melesat naik. Dalam sebulan, klaim warga miskin yang menggunakan bansos tidak terencana mencapai Rp 164,9 juta.
Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ibnu Sina dr Wiwik Tri Rahayuningsih menyatakan, hampir setiap hari ada warga miskin yang menggunakan bansos tidak terencana. Sementara itu, belum ada progres dalam pendaftaran kepesertaan BPJS PBI. ”Jumlah klaim untuk bansos tidak terencana jadi membengkak,” jelasnya kemarin (15/5).
Meski begitu, Wiwik memastikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin tetap diberikan. Nilai klaim yang terus bertambah sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan ( Dinkes) untuk dicairkan. ”Sudah dilimpahkan (ke Dinkes, Red),” katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik drg Hari Tutik Rahayu mengakui, ada peningkatan klaim bansos tidak terencana tersebut, sedangkan dana yang dianggarkan di APBD hanya Rp 3 miliar. ”Sementara dana itu tidak hanya untuk bidang kesehatan,” ungkap alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tersebut.
Menurut Tutik, pelayanan kesehatan warga miskin bisa lebih maksimal jika menggunakan BPJS. Pemkab sudah menganggarkan Rp 4 miliar khusus untuk peserta BPJS PBI. ”Seharusnya warga miskin didaftarkan (ke BPJS, Red),” ucapnya.
Tutik menegaskan, pihaknya hanya berwenang mendaftarkan warga miskin ke BPJS. Validasi dan verifikasi data warga miskin dilakukan dinas sosial. Pendaf taran ke BPJS bisa terhambat jika data warga miskin belum diterima. Jumlah warga miskin hingga Maret lalu yang tercatat sebagai peserta BPJS PBI men capai 10.302 orang. Sampai kini, belum ada tambahan data warga miskin baru yang menjadi calon peserta.
Di sisi lain, Kepala BPPKAD Yetty Sri Suparyati menjelaskan, dana bansos tidak terencana dialokasikan untuk beberapa hal. Di antaranya, warga miskin yang belum ter- cover jaminan kesehatan. ” Termasuk korban bencana alam,” ujarnya. Pencairan bansos tidak terencana dilakukan setelah berkas administrasi dilengkapi. ( adi/c23/ai)
– Gresik Utara termasuk kawasan emas. Kuatnya sektor perikanan dan pembangunan infrastruktur merupakan potensi yang berharga. Namun, langkah pengusaha untuk mengembangkannya masih setengah-setengah.
Peraturan daerah (perda) baru terkait rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK) kawasan Gresik Utara belum jelas. Pemkab masih menunggu rekomendasi dan masukan atas pengajuan raperda dari provinsi. Padahal, pengusaha sudah menantinya.
’’Masih diproses. Kami juga masih menunggu,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tugas Husni Syarwanto kemarin (15/5). Dia menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan provinsi. Pemkab siap menjalankan masukan dari pemerintah pusat.
Tugas mengakui, RDTRK belum tuntas. Namun, dia memastikan perekonomian di wilayah utara tetap berkembang. Usaha di sektor minapolitan dan agropolitan terus bertambah. Hasilnya meningkat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gresik Lailatul Qodri menyatakan, RDTRK Gresik Utara merupakan hal yang penting. Aturan menjadi patokan peningkatan investasi, terutama sektor industri. ’’RDTRK kan berkaitan dengan perizinan, jadi amat penting,’’ katanya. Dia optimistis perubahan aturan mendorong iklim usaha. Sebab, Kota Pudak memerlukan lahan alternatif bisnis.
Menurut informasi, pengusaha masih setengah-setengah masuk ke Gresik Utara. Mereka takut bila lahan yang dibeli tak sesuai aturan baru. Pebisnis masih menunggu perubahan tata ruang. Contohnya, pengusaha perumahan. Tahun lalu, hanya ada tiga izin perumahan di wilayah utara. Angka tersebut berbeda