Asa Raja Dangdut Merengkuh Takhta Istana
Akhir 2012 lalu, publik dikejutkan dengan pernyataan Rhoma Irama yang siap maju dan bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Meski akhirnya gagal, asa merengkuh takhta Istana Presiden itu masih menyala. Rhoma Irama Tolak Presidential Threshold
’’ATAS dorongan ulama dan anak bangsa, khususnya umat Islam.’’ Itulah alasan yang disampaikan Rhoma terkait dengan majunya dirinya dalam kontestasi Pilpres 2014. Jalan berliku pun ditempuh pria kelahiran Tasikmalaya, 11 Desember 1946, tersebut.
Asa sempat menyala ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka pintu. Namun, akhirnya niat itu tak kesampaian lantaran PKB gagal mengusung Rhoma sebagai calon presiden. Belajar dari pengalaman tersebut, pria yang biasa disapa Bang Haji itu pun membangun kendaraan politik sendiri. Maka, lahirlah Partai Islam Damai Aman (Idaman) pada 14 Oktober 2015, bertepatan dengan 1 Muharam 1437 Hijriah.
Kini, ketika partai-partai mulai memanasi mesin politik menjelang pemilu dan pilpres serentak 2019, asa ketua umum Partai Idaman itu kembali menyala. Meski mengaku belum punya niat untuk maju sebagai calon presiden 2019, Rhoma menyatakan tak bisa menolak jika dorongan dari pendukungnya tetap ada.
’’Kalau memang pleno partai menghendaki saya tampil sebagai calon (presiden), tentunya saya tidak boleh menolak,’’ ujarnya dalam musyawarah koordinasi nasional (mukornas) Partai Idaman di Asrama Haji, Jakarta, kemarin (16/5).
Dukungan dari pendukung, tampaknya, bakal mudah diraih seniman yang sudah menciptakan ratusan lagu dan bermain di puluhan film itu. Namun, aturan presidential threshold (PT) menjadi ganjalan. Karena itu, ketika isu pro-kontra PT mengemuka, Rhoma ikut buka suara.
Menurut dia, PT yang mengatur syarat pencalonan presiden harus memiliki 20 persen suara atau 25 kursi di parlemen tidak relevan dengan desain pemilu legislatif (pileg) dan pilpres serentak. ’’Tidak masuk akal,’’ kata pria yang pada 1985 dinobatkan sebagai Raja Musik Asia Tenggara oleh majalah Asia Week itu.
Rhoma juga menilai, desain pemilu serentak 2019 memang diarahkan agar partai politik berkesempatan mencalonkan kader terbaiknya. Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945 yang memberikan kesempatan setara bagi semua warga negara untuk menjadi presiden.
Namun, sebelum berpikir jauh merengkuh takhta istana, Rhoma dan Partai Idaman harus bekerja keras untuk membidik kursi parlemen. Karena itu, syarat-syarat peserta Pemilu 2019 harus dibereskan. Rhoma menyebut 80–90 persen syarat sudah dipenuhi. Kekurangan 10 persen akan dipenuhi dalam sisa waktu 4,5 bulan mendatang. ’’Kami yakin bisa,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 dijadwalkan mulai Oktober 2017. Karena RUU Pemilu belum rampung, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan teknisnya seperti apa. ’’Kita tunggu dulu undang-undangnya akan bagaimana,’’ katanya. (c19/owi)