Hapus Penerimaan Siswa Jalur SPP-SKS
SIDOARJO – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK sudah ditentukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim. Di Kabupaten Sidoarjo, ada sedikit perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yakni, tidak ada lagi pendaftaran melalui jalur satuan penyelenggara pendidikan sistem kredit semester (SPP-SKS)
Ada empat jalur PPDB untuk jenjang SMA/SMK. Yaitu, jalur inklusi, prestasi, siswa miskin, dan reguler. Jalur inklusi, prestasi, dan siswa miskin dilaksanakan melalui offline. Adapun jalur reguler 100 persen dilakukan secara online tanpa tes.
Jalur SPP-SKS itu dihapus lantaran kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo menetapkan enam sekolah sebagai sekolah SPP-SKS. Keenam sekolah adalah SMAN 1 Sidoarjo, SMAN 2 Sidoarjo, SMAN 3 Sidoarjo, SMAN 1 Krian, SMAN 1 Taman, dan SMAN 1 Krembung.
Sekolah-sekolah tersebut menjadi salah satu ikon di Kota Delta. Siswa yang ingin mendaftar di SMA jalur SPP-SKS harus melalui tes masuk. Mulai tes mata pelajaran (TMP) sampai tes potensi akademik (TPA). Namun, tahun ini dipastikan tidak ada lagi penerimaan siswa melalui jalur SPP-SKS.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Sidoarjo Panoyo menyatakan, berdasar keputusan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemprov Jawa Timur, seluruh pelaksanaan PPDB jenjang SMA dilakukan tanpa tes. Seluruh siswa bisa mendaftar melalui empat jalur yang sudah ditetapkan. ”Yaitu, jalur prestasi, siswa miskin, inklusi, dan reguler,” katanya.
Jalur umum atau reguler dibuka melalui online dengan menggunakan hasil nilai ujian nasional (unas) SMP. ”Siswa yang ingin masuk SMA/SMK, semuanya lewat online dengan sistem yang sama,” ujarnya.
Menurut dia, PPDB tahun ini memang tidak membedakan antara SMA jalur SPP-SKS dan reguler. Semua dianggap sama. Kendati demikian, perubahan itu tidak menjadi masalah. Semua jalur yang telah ditetapkan tersebut bakal dilaksanakan sebaik-baiknya. ”Bedanya hanya tidak pakai tes. Itu saja. Lebih memudahkan siswa yang ingin masuk,” ungkapnya.
Panoyo menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Dispendik Jatim tentang pelaksanaan PPDB di Sidoarjo. Namun, kebijakan PPDB yang diambil memang harus sama di seluruh Kabupaten/ Kota Jatim. ”Kami sudah sampaikan, tapi keputusan tetap dari pemprov. Jadi, tidak masalah,” ucapnya.
Meski begitu, seluruh SMA di Sidoarjo yang tahun lalu menggunakan SPP-SKS tetap bisa menerapkan sistem kredit semester (SKS). Misalnya, setelah seluruh siswa diterima, akan dilakukan tes potensi akademik (TPA). Tujuannya, menyeleksi siswa yang akan masuk di kelas SKS. ”Jadi tetap bisa menerapkan SKS,” ujarnya.
Menurut Panoyo, pihaknya juga akan melihat nilai rapor dari SMP untuk seleksi masuk di kelas SKS. ”Di Jatim sudah ada 39 sekolah yang menerapkan program SKS. Mereka tetap boleh melanjutkan,” tuturnya.
Tes atau tidak dalam proses PPDB, hal itu tidak banyak berpengaruh. Yang terpenting, proses belajar di sekolah masing-masing harus tetap ditingkatkan agar menjadikan siswa unggul. ”Input tidak dilihat dari hasil tes masuk, tetapi proses selama pembelajaran nanti,” tandasnya.
Kepala SMAN 3 Sidoarjo Eko Redjo Sunariyanto mengucapkan, pihaknya tetap akan melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan pemprov. Dia meyakini hasil unas siswa SMP yang sudah 100 persen melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) itu dapat dipercaya. ”Yang bersaing kan semua sekolah negeri. Jadi, kami tidak khawatir masalah kualitas siswa yang masuk,” katanya.
Eko mengaku tetap akan menjadikan siswa yang masuk di SMAN 3 Sidoarjo unggulan. Caranya, memberikan sistem pembelajaran yang bagus. Dengan begitu, siswa tetap bisa terus berprestasi. ”Kami sudah siapkan semua,” ujarnya. (ayu/c25/hud)