5.899 Personel Unjuk Kekuatan di Natuna
NATUNA – TNI unjuk kekuatan di Laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Sebanyak 5.899 personel mengikuti puncak latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Tanjung Datuk kemarin (19/5). Berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) andalan dipamerkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, latihan tersebut menunjukkan kesiapan TNI dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Posisi Natuna sangat vital karena menghadap Laut China Selatan
”Kita tunjukkan betapa solidnya TNI,” katanya.
Pasukan yang terlibat dibagi dalam tiga kelompok. Yakni satuan tugas darat (satgasrat), satuan tugas laut (satgasla), serta satuan tugas udara (satgasud). Setiap satgas mengusung alutsista unggul. Di antaranya adalah tank Leopard, KRI DPN-365, dan pesawat tempur F-16.
Aksi pasukan tersebut berlangsung 52 menit. Jokowi beberapa kali dibuat kagum. Presiden didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Hadir juga 23 gubernur dan jajaran perwira tinggi serta perwira menengah TNI.
”Hari ini (kemarin, Red) kita lihat bersama betapa kesiapan, baik di darat, laut, maupun udara, betul-betul dalam keadaan siap apabila diperlukan negara,” ucap Jokowi.
Rangkaian latihan diwarnai insiden tewasnya empat prajurit dua hari lalu. Mereka menjadi korban kecelakaan pengoperasian meriam Giant Bow.
”Saya mengucapkan turut berdukacita atas gugurnya empat prajurit TNI dalam latihan ini,” ujar presiden.
Agenda menarik lainnya dalam puncak latihan kemarin adalah pembaretan terhadap 23 gubernur. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Soekarwo (Jawa Timur), Alex Noerdin (Sumatera Selatan), dan Olly Dondokambey (Sulawesi Utara).
Para gubernur itu datang ke Natuna Kamis (18/5). Sejumlah tahapan mereka lakukan sebelum pembaretan dilakukan.
”Naik heli, naik kapal, kemudian nembak dengan senjata laras panjang,” kata Ganjar. Itu tidak dilakukan dalam pembaretan sebelumnya di Surabaya. Melalui pembaretan tersebut, para gubernur berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. (syn/c9/ca)