Proyeksi Angka Pertumbuhan Ekonomi 2018 Moderat
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018. Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 5,4–6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding 2017 diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah masih cukup moderat. Menurut dia, situasi ekonomi pada 2018 dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini. Situasi ketidakpastian masih menjadi tren di tahun mendatang, sehingga pemerintah pun bisa melakukan adjustment angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan seperti tahuntahun sebelumnya.
’’Pemerintah sendiri menyampaikan saat ini Indonesia berada di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tentu, kita pun harus mengerti dan pahami. Ini tidak semata-mata urusan politik dalam negeri,’’ kata Taufik setelah memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Dia menambahkan, ada faktor ekonomi global seperti kondisi ekonomi Amerika, Tiongkok, situasi Korea Selatan, dan Korea Utara, termasuk masalah sentral di Eropa. ’’Ini semua sedang wait and see, baik dari kondisi keterbukaan perbankan, kemajuan teknologi informasi, maupun dinamisasi proses keseimbangan baru,” ujarnya.
Taufik tak memungkiri kondisi politik tanah air pun berpengaruh cukup besar dalam situasi ekonomi. Menurut dia, transformasi kultural jangan sampai mengganggu situasi ekonomi, politik, budaya, bahkan sosial. Sebab, jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan terjadi potensi mengurangi performance di sektor politik dan ekonomi. Isu-isu antitoleransi dinilai terlalu membahayakan dan merusak potensi pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik seharusnya diciptakan dalam suasana kondusif.
’’Kita harapkan semua bisa berjalan sesuai dengan keinginan DPR dan pemerintah. Tidak ada program yang tidak kita setujui,” ucap Taufik, politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Mana kala itu terkait dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun program mengurangi disparitas dan kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu maupun tidak mampu. Itu semua termasuk program pemerataan pembangunan.
Dengan melihat berbagai kondisi tersebut, Taufik berharap DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, mening- katkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Dia pun berharap konsep riil itu, khususnya di infrastruktur, dijadikan prioritas. Kemudian, program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR.
’’Untuk di sektor lain, tinggal kita optimalkan. Kalau peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian meningkatkan pendapatan pajak, itu hal-hal klasik yang sudah otomatis menjadi bagian tugas dari lembaga-lembaga pemerintah maupun Kementerian Keuangan,” papar politikus asal dapil Jawa Tengah itu. (tih/c17/wir)