Pacu Kapasitas dan Kompetensi Mahasiswa Hukum
SURABAYA – Kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum cukup serius. Banyak teori diajarkan. Namun, dalam praktiknya tidak terlaksana dengan baik. Demikian ungkap Jimly Asshidiqie, pakar hukum Indonesia.
Menurut dia, kondisi hukum saat ini agak mencemaskan. Tidak jarang, hukum menjadi alat politik dan kekuasaan. Hukum juga jadi alat bagi pemilik modal. Kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarutlarut. ”Kita kawal supaya hukum tegak berkeadilan,” ujar pendiri Jimly School of Law and Government (JSLG) di Gedung Srijaya kemarin (19/5).
Para mahasiswa hukum, lanjut dia, butuh meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Termasuk melalui training bersertifikat. Sebab, para mahasiswa hukum itulah yang akan menjadi praktisi di bidang hukum. Pun, akan membangun pemerintahan daerah yang mandiri dan profesional. Karena itu, kualitas SDM harus dipacu.
Merumuskan perundangundangan tak boleh salah. Keputusan administrasi yang tidak tepat rawan digugat. Ada imbas atau konsekuensi yang harus ditanggung. Karena itulah, perancang hukum tidak boleh salah merumuskan. ”Jangan sampai merugikan. Ini pekerjaan serius. Karena itu, ada pendidikan yang kita buat,” terangnya.
Di JSLG, fokus pembelajarannya pada legal drafting dan legislative drafting. Dua hal itu memang menjadi fokus untuk saat ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) periode 2003– 2008 itu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. ”Kita mulai dari Jawa Timur. Dan bisa bekerja sama dengan DPRD seluruh Jawa Timur,” katanya. (puj/c17/nda)