Setelah Lebaran, Bahas PAK
Anggaran Banjir Tidak Berubah
SIDOARJO – Dengan banyaknya program yang tidak jalan, pemkab pun berinisiatif mempercepat perubahan anggaran keuangan (PAK). Pembahasan tersebut dilakukan setelah Lebaran. Dengan begitu, serapan anggaran serta kegiatan sejumlah dinas bisa berjalan. Salah satunya, program penanganan banjir.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, saat ini percepatan PAK sedang dimatangkan. Seluruh dinas diminta untuk mengajukan perubahan dan pergeseran anggaran. ”Sudah mencapai 98 persen,” katanya.
Setelah usulan masuk, kata Zaini, pemkab segera menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (KUA-PPASP). Draf tersebut berisi seluruh usulan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Selesai disusun, KUA-PPAS diajukan ke DPRD Sidoarjo,’’ terangnya.
Pria yang sebelumnya menjabat kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo tersebut menambahkan, ada juga pergeseran anggaran yang jumlahnya tergolong besar. Yakni, yang masuk item romawi tujuh serta penambahan anggaran Rp 84 miliar. Di romawi tujuh, terdapat sejumlah program urgen. Misalnya, pengendalian banjir dan kesehatan. Totalnya mencapai Rp 300 miliar.
Sementara itu, Rp 84 miliar merupakan anggaran yang tibatiba masuk APBD Sidoarjo pada 2017. Perinciannya, penyesuaian dana alokasi umum (DAU) Rp 76, dana alokasi khusus (DAK) Rp 639.000, bantuan keuangan (BK) provinsi jalin matra Rp 75.000.000, tunjangan profesi guru (TPG) Rp 79.510.442.332 (dari silpa), pengadaan mejakursi guru Rp 165.375.000. (dari silpa), serta tanah gedung terpadu Rp 5.000.000.000 (dari silpa).
Item romawi tujuh dan penambahan anggaran Rp 84 miliar tersebut sempat menuai polemik. Sebab, dua anggaran tersebut tiba-tiba muncul setelah penetapan APBD 2017. Dewan dan eksekutif pun berbeda pandangan. Pemkab menyebutkan, penambahan dan pergeseran anggaran diperbolehkan. Lain halnya dengan legislatif yang menganggap penambahan itu menyalahi kesepakatan dan berdampak pada hukum.
Zaini mengatakan, dalam PAK nanti, item romawi tujuh dan Rp 84 miliar akan kembali dimasukkan. Dia yakin anggaran tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Untuk pengendalian banjir, lanjut dia, belum ada penambahan. ”Tidak ada penambahan untuk normalisasi,” jelasnya. Dia berharap, setelah PAK dinas terkait langsung bekerja. ”Tidak kami kurangi anggarannya,” jelasnya.
Sementara itu, kalangan dewan menganggap anggaran normalisasi tersebut masih terlalu kecil. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, perbaikan saluran air serta penampungan air atau boezem juga penting. Aditya mengamati dua hal tersebut belum tersentuh. Contohnya, saluran air. Ketika hujan turun lebat, sejumlah jalan protokol tergenang air. ”Padahal, sungai belum penuh,” tuturnya.
Boezem juga dibutuhkan untuk menyimpan air dari sungai dan saluran air. Embung juga cadangan air bagi sawah ketika musim kemarau tiba. ”Sidoarjo belum punya embung,” tegasnya. (aph/c7/ai)