Empat Paket Isu Krusial
Hari Ini Target Tuntas Penyelesaian RUU Pemilu
JAKARTA – Peluang penggunaan sistem paket dalam pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu di pansus DPR menguat. Itu ditandai dengan munculnya skema empat paket yang akan dibahas tuntas hari ini (13/6).
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, setiap paket terdiri atas lima isu krusial. Misalnya, di paket A, parliamentary threshold 5 persen, presidential threshold 10–15 persen, jumlah kursi per dapil 3–8, sistem terbuka, dan konversi suara menggunakan sainte lague murni. Ada juga paket B, C, dan D yang memberikan pilihan berbeda ( lihat grafis).
Wakil ketua komisi II itu menambahkan, variasi paket tersebut bisa saja berubah karena sekarang masih dilakukan lobilobi antarpartai. ”Dinamika di internal pansus juga masih bisa terjadi sehingga empat skema paket bisa saja berubah dalam pembahasan,” ungkapnya.
Lukman menambahkan, sebelum rapat masuk dalam pembahasan, dirinya akan menawarkan kepada semua anggota mengenai mekanisme yang akan digunakan. Apakah tetap dengan skema paket atau pembahasan poin per poin. ”Kami ingin mengetahui pandangan fraksi setelah dilakukan lobi-lobi,” ungkap mantan menteri pembangunan daerah tertinggal (PDT) tersebut.
Jika mereka sepakat dengan sistem paket, rapat akan diskors. Selanjutnya, dia mengajak semua ketua kelompok fraksi (Kapoksi) untuk mengadakan rapat terbatas. Rapat kecil itu akan menentukan paket yang dibahas. Bisa saja empat paket yang selama ini muncul menjadi pilihan.
Ketika paket sudah ditetapkan, rapat pansus dimulai lagi dengan membahas sistem paket yang dibahas di internal Kapoksi. Menurut pria asal Riau tersebut, rapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan variasi paket yang disampaikan dalam rapat. ”Mana paket yang disepakati, itu yang akan diputuskan,” tuturnya.
Fandi Utomo, anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat, mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan sistem paket yang akan dibahas dalam rapat pengambilan keputusan. Namun, dia tetap pada pendiriannya selama ini. Yaitu, parliamentary threshold 3,5 persen, presidential threshold 0 persen, sistem terbuka, kuota hare, dan jumlah kursi per dapil 3–10. ”Sampai sekarang kami belum berubah,” kata dia saat ditemui kemarin.
Fandi berharap, yang diusulkan partainya bisa masuk variasi paket yang nanti dibahas. Politikus asal Surabaya tersebut mengatakan, jika musyawarah mufakat bisa menghasilkan keputusan, dirinya tidak berkeberatan jika dilakukan voting. Sebab, sampai sekarang setiap fraksi punya pendirian masing-masing. Jika mereka tetap tidak mau mengalah, lebih baik divoting. (lum/c7/fat)