Cegah Kartel, BI Pantau Ratusan Pasar
JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya menekan inflasi yang bersumber dari harga bahan pokok. Caranya dengan memantau harga sembako melalui Sistem Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.
PIHPS Nasional mirip dengan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan. Hargaharga bahan pokok dipantau secara harian di pasar tradisional maupun modern. Hasil pemantauan langsung bisa diakses melalui internet.
Data di PIHPS Nasional diambil dari 82 kota di Indonesia. Masingmasing berasal dari dua pasar tradisional. Ada 10 harga komoditas yang dipantau secara terperinci dalam 21 varian. BI akan menambah pantauan dari 50 pasar modern di berbagai kota.
”Data-data ini akan mencerminkan harga komoditas-komoditas yang memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap inflasi volatile food (komponen harga pangan bergejolak, Red),” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowadojo saat peluncuran PIHPS Nasional kemarin (12/6).
PIHPS menjadi bagian dari upaya BI mencapai sasaran inflasi pada 2018 yang berkisar 2,5–4,5 persen. Dengan pemantauan harga yang lebih akurat, kekurangan pasokan bisa segera diatasi sehingga inflasi dapat ditekan. Tahun ini BI menetapkan angka sasaran inflasi 3–5 persen.
Pada Mei lalu, BI memprediksi inflasi akhir tahun jatuh di level 4,36 persen, turun dibandingkan hasil rapat dewan gubernur pada April yang memprediksi inflasi sampai akhir tahun 4,63 persen.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berjanji melakukan sinkronisasi data dengan Bank Indonesia. Kemendag saat ini memantau 165 pasar rakyat, sedangkan BPS memantau 198 pasar. ”Kami juga memantau harga dari 10 pasar induk,” terangnya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap ada undang-undang yang mengatur harga pangan. Beleid dibutuhkan untuk mencegah gejolak harga yang terlalu tinggi pada waktu-waktu tertentu. Terkait informasi harga komoditas, Enggar mengakui mendapat perintah agar menyampaikan harga setiap hari kepada masyarakat.
PIHPS Nasional saat ini masih berfokus pada harga konsumen. Menko Perekonomian Darmin Nasution berharap dalam jangka panjang, PIHPS Nasional bisa menyajikan data di tingkat pedagang grosir sampai di tingkat petani. ’’Kita bermimpi agar petani bisa mengakses dengan memakai handphone. Jadi, petani bisa membandingkan harga dia dengan harga di pengepul,” ujarnya.
PIHPS juga diharapkan bisa menjadi early warning system bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. (rin/agf/c7/c24/noe)