Ratusan Siswa dan Ortu Demo Dinas Pendidikan

MANOKWARI – Penerimaan peserta didik atau siswa baru diwarnai aksi protes. Ratusan orang tua yang merasa kecewa karena anaknya tidak diterima di dua SMP favorit, yakni SMPN 1 dan SMPN 2 Manokwari, Papua Barat, ribut.

Kegaduhan terjadi di SMPN 2, Jalan Yos Sudarso Fanindi, Manokwari. Para orang tua yang mendampingi anak masingmasing sejak pagi ikut antre. Keributan muncul ketika panitia menutup pendaftaran karena formulir telah habis. Yang diterima disesuaikan dengan kuota.

Para orang tua meminta panitia untuk menghitung jumlah map yang sudah diterima. Mereka mendesak panitia agar membuka pendaftaran lagi. ’’Hitung ulang map yang sudah diterima,’’ teriak sejumlah orang tua yang tidak puas.

Karena tidak ada solusi, ratusan orang tua dan calon peserta didik bergerak ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari di Jalan Pahlawan. Mereka berunjuk rasa dan meminta diterima di SMPN 1 atau SMPN 2.

Setelah terjadi berdebatan dengan argumen masing-masing, pihak dinas pendidikan yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) SMP Yulius Womsiwor akhirnya meminta para calon peserta didik baru untuk mengumpulkan map yang berisi berkas persyaratan pendaftaran.

Ditemui wartawan setelah menerima orang tua dan peserta didik, Yulius mengakui bahwa setiap kali pendaftaran siswa baru, selalu ada permasalahan. Pemerintah sudah menentukan zona pendaftaran, tetapi ternyata sebagian besar orang tua maupun peserta didik memaksakan untuk bersekolah di SMP yang selama ini favorit.

Yulius yang ikut memantau pendaftaran mengamati ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk bersekolah di SMPN 1 dan SMPN 2. Padahal, daya tampung dua SMP favorit tersebut terbatas.

’’Semua anaknya ingin bersekolah di SMPN 1 atau SMPN 2, padahal tempat tinggal jauh. Itu yang menjadi kendala,’’ ujar Yulius.

Setelah aksi unjuk rasa, Yulius menerima sekitar 300 map berisi berkas pendaftaran ke SMPN 1 atau SMPN 2. Yulius mengatakan, tidak semua pendaftar bisa ditampung di dua SMP dimaksud, tetapi disebar ke sejumlah SMP sesuai tempat tinggal.

’’Semua mau bersekolah di SMPN 1 atau SMPN 2, lalu sekolah lain bagaimana. Kami ingin ada pemerataan siswa. Sekolah lain juga punya guru bersertifikasi,’’ imbuh Yulius. (lm/JPG/c7/diq)