Wujudkan Solusiuntuk Siswa Inklusi
Dampak Pemindahan Wewenang, Ditolak Daftar SMK
MEMBUKA diri dan secara intens berdialog dengan masyarakat merupakan tradisi yang terus dijaga DPRD Kota Surabaya hingga kini. Mencarikan solusi konkret merupakan langkah lanjutan yang wajib dilakukan. Konsistensi dari itikad baik tersebut terbukti ketika Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menerima beberapa perwakilan wali murid siswa inklusi di ruangannya kemarin (3/7).
Para wali murid tersebut menyampaikan kegelisahan tentang siswa inklusi yang sulit masuk SMK Negeri. Armuji yang memang menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan pun terlihat serius menyimak dari awal paparan para wali murid. Secara komunikatif, pria yang akrab disapa Cak Ji itu pun menimpali berbagai aspirasi yang didengarnya.
”Sekarang ini, mereka (para perwakilan wali murid, Red.) sedang kebingungan mencari sekolah untuk anaknya yang inklusi. Mereka mengadu bahwa mereka sudah mendaftar ke sekolah SMK yang berstatus sekolah Inklusi, namun sampai di sana mereka tidak diterima dengan berbagai alasan,” jelas Cak Ji saat ditemui di ruangannya.
Selagi menerima aspirasi para wali murid tersebut, Cak Ji juga menjelaskan berbagai update regulasi yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Termasuk beralihnya wewenang pendidikan kota ke pemerintah provinsi sejak 2016. Sehingga semua kebijakan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi.
Pengalihan wewenang tersebut otomatis mengubah beberapa kebijakan yang dulu sudah berjalan. Termasuk untuk siswa inklusi. Sebelum pengalihan, jika lulus dari SD inklusi, data setiap siswa secara otomatis diserahkan ke SMP Inklusi. Begitu juga setelah lulus SMP, anak Inklusi akan secara otomatis diberi rekomendasi ke SMK Negeri sesuai minat sang siswa. Sistem tersebut saat ini sudah tidak berjalan.
”Jujur kami nelongso, waktu dari SD ke SMP itu sudah enak, anak-anak kami disalurkan dan diarahkan harus ke SMP mana dan disesuaikan dengan jarak dari rumah ke sekolah. Sekarang kami harus jemput bola cari sekolah, dan belum pasti bisa diterima juga,” ujar salah seorang perwakilan wali murid Iftahul.
Dian Katarina, salah satu wali murid mengungkapkan, bahwa anak inklusi berbeda dengan anak yang biasanya. Menurutnya, anak inklusi butuh banyak perhatian serta pendampingan. ” Jadi kami berharap kalau bisa ke depan anak- anak inklusi ini lebih diperhatikan. Kalau bisa seperti dulu, jadi setelah lulus dari SMP anak bisa langsung diarahkan ke SMK mana, biar nggak bingung,” tambahnya.
Gerak Cepat Cari Solusi
Tak hanya menampung keluhan, para wakil rakyat itu juga berusaha mencari jalan keluar menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan DPRD Kota Surabaya adalah dengan melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait sistem pendidikan. Terutama dengan Komisi D.
Cak Ji mengungkapkan, sinergitas yang baik antara DPRD Kota Surabaya dan DPRD Provinsi Jatim sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan isu tersebut. ”Ayolah, pendidikan ini salah satu faktor penting membangun kemajuan bangsa. Jangan sampai anak-anak Inklusi tidak punya tempat untuk mengenyam pendidikan yang layak,” tegasnya.
Senada dengan Cak Ji, Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya Anugrah Ariyadi juga urun rembug. ”Paling tidak, Pemprov berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, saling bertukar pikiran dan minta data terkait jumlah siswa inklusi. Dengan begitu, mereka bisa mengarahkan ke mana anak inklusi dengan berbagai kategori itu disalurkan ke SMK mana,” jelasnya.
Ayolah, pendidikan ini salah satu faktor penting membangun kemajuan bangsa. Jangan sampai anakanak inklusi tidak punya tempat untuk mengenyam pendidikan yang layak.” Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya