MPR Dorong Penerapan Ekonomi Pancasila
Jusuf Kalla Meresmikan Simposium Nasional
MASALAH ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Hal itu harus menjadi fokus perhatian semua pihak karena jika tidak ditangani secara tepat bisa memicu terjadinya konflik dan kekerasan sosial yang merugikan stabilitas pembangunan nasional.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, kesenjangan muncul dari penerapan ekonomi liberal yang jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. ’’Ini bisa membawa dampak terjadinya kerawanan sosial seperti munculnya kekerasan, tindak kriminal, paham radikal yang dalam jangka panjang dapat mengancam NKRI,’’ ujarnya pada Simposium Nasional: Sistem Perekonomian untuk Wujudkan Kesejahteraan Sosial Sesuai UUD NRI Tahun 1945 di gedung MPR kemarin (12/7).
Menurut Zulkifli, Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun. Maka, tidak zamannya lagi meributkan soal suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). ’’Itu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah pemerataan ekonomi. Kita harus menghilangkan kesan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Jangan sampai orang kampung menjadi buruh di kampung sendiri karena lahan pertaniannya dijual,’’ tegasnya.
Terkait pemerataan ekonomi nasional, Zulkifli menegaskan bahwa hal itu telah diatur secara yuridis dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai wujud dari sila Ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ’’ Yang penting sekarang, Pancasila bisa melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan cuma ribut soal ini Pancasilais atau itu tidak Pancasilais,’’ ketusnya.
Pasalnya, saat ini telah banyak sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dikuasai asing. Akibatnya, SDA habis tanpa terkontrol. Karena itu, Zulkifli mengajak semua pihak agar kembali pada tujuan awal Indonesia merdeka. ’’Kita perlu kembali pada nilai-nilai awal Indonesia merdeka. Siapa yang mengelola sumber daya alam kita sekarang mesti kita lihat. Penguasaan lahan itu perlu,’’ tegasnya.
Di satu sisi, Zulkifli berharap menghangatnya suhu politik di tanah air tidak membuat pembangunan ekonomi, khususnya di daerah, tersendat. ’’Jangan sampai masalah pilkada serentak mengancam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Itu yang tidak kita inginkan. Boleh saja bersemangat dalam menghadapi pemilu mendatang, tapi tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan,’’ cetusnya.
Dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan semua pihak tentang tujuan bernegara dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. ’’Apa yang telah dicapai dan belum tercapai harus dikoreksi agar bisa mencapai tujuan. Tentunya semua itu untuk kesejahteraan umum, serta masyarakat yang adil dan makmur. Cara-cara boleh beda dan berubah-ubah, tapi tetap harus dikemas dalam ideologi Pancasila,’’ terangnya.
Dalam simposium nasional MPR RI tersebut, hadir sejumlah tokoh seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar, serta beberapa narasumber lain seperti Emil Salim, Sri Adiningsih, Sri Edi Swasono, Chairul Tanjung, Suroto, dan Tanri Abeng. (tih/c14/wir)