HTI Daftarkan Gugatan ke MK

Klaim Terima Dukungan Belasan Ormas

JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7) mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara ( Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan organisasi yang menaungi dirinya itu merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak pertama Menko Polhukam Wiranto mengumumkan perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi. ”Unsur pengadilan yang tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,” ungkapnya kemarin (16/7).

HTI berpendapat, Perppu Ormas menunjukkan kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas. ”Besok (hari ini) kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,” tutur Ismail.

Namun, dia tidak bersedia memerinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ”Mereka pasti ikut. Baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri.”

Ismail juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini. Menurut dia, hal itu akan disampaikan secara keseluruhan setelah materi gugatan diterima MK. ”Besok sekaligus kami jelaskan yang digugat,” ujarnya.

Meski enggan menyampaikan secara detail, Ismail mengungkapkan, materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ” Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,” katanya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, JR memang langkah konstitusional yang perlu dilakukan untuk menyikapi Perppu Ormas. Namun, dia menyarankan agar HTI lebih terbuka. ”Untuk mengimbangi informasi yang beredar di publik lewat pemerintah,” ungkapnya.

Dia menilai, selama ini publik tidak punya banyak referensi mengenai HTI. ”Hanya sekelumit dari sumber yang justru bukan HTI,” imbuhnya. Khususnya soal ideologi HTI yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Selain itu, kata Julius, HTI perlu membuka lebih jauh kegiatan serta kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara.

Pemberlakuan Perppu Ormas juga direspons M. Sohibul Iman. Presiden PKS itu mengisyaratkan penolakan terhadap Perppu Ormas. (bay/syn/c5/agm)