Berpotensi Mengubah Sikap di Pilpres 2019 Hal 11
JOKO WIDODO memang kader PDI Perjuangan. Namun, saking dekatnya Partai Golkar dengan presiden, banyak yang bilang merekalah sebenarnya partai pemerintah. Oleh banyak pihak, partai beringin disebut lebih all-out mendukung Jokowi daripada PDI Perjuangan sekalipun
Medio tahun lalu, Golkar bahkan sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali maju dalam pemilihan presiden pada 2019. Setya Novanto (Setnov), sang ketua umum Golkar, menyebut mantan wali kota Solo itu sebagai sosok terbaik untuk memimpin Indonesia.
Nah, status tersangka Setnov kemarin berpeluang mengubah sikap politik Golkar itu. Apalagi jika desakan munaslub untuk pemilihan ketua umum terlaksana. Sebab, mekanisme itu tidak hanya bisa mengubah sosok Ketum Partai Golkar, tapi juga bisa memunculkan komposisi kepengurusan baru.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, DPP Partai Golkar harus segera melakukan langkahlangkah strategis. ”Kalau hari ini (kemarin, Red) Setya Novanto sudah ditetapkan jadi tersangka, ya sudah, harus diputuskan langkah-langkah yang mendasar yang penting diambil Golkar dalam menghadapi agenda politik 2019,” katanya.
Menurut Akbar, dengan status Setnov itu, Partai Golkar perlu sosok ketua umum baru. Pemimpin baru tersebut harus bisa membawa Partai Golkar menghadapi krisis untuk kali kesekian. Pemimpin baru sangat penting untuk mempersiapkan partai beringin menghadapi agenda politik sepanjang dua tahun mendatang. ”Harus ada pemimpin definitif yang melalui munas ataupun munaslub,” tandasnya.
Senior Partai Golkar lainnya, Zainal Bintang, menegaskan bahwa Partai Golkar harus solid menghadapi masalah tersebut. Dia mendorong DPP segera menetapkan sosok pelaksana tugas (Plt) Ketum pengganti Setnov. Sosok Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham bisa menjadi pilihan.
”Nurdin dalam posisi harus memilih karena dia juga maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Selain Nurdin, tentu Sekjen,” ujarnya.
Posisi Plt Ketum, kata Bintang, diperlukan untuk mengantarkan Partai Golkar menggelar munaslub (musyawarah luar biasa). Munaslub tidak bisa dilaksanakan terburu-buru agar ke depan terpilih sosok pemimpin Partai Golkar yang terbaik. Selain itu, DPD Partai Golkar di daerah harus bersiap diri sebagai peserta munaslub.
” Tentu harus ada munaslub. Sebab, di KPK kan tidak ada SP3. Kan tidak mungkin kader-kader bulat mempertahankan Ketum yang tersangka,” tandasnya.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan bahwa tidak ada munaslub untuk mencari sosok Ketum baru. Apalagi, lanjut dia, dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) beberapa waktu lalu disepakati untuk mendukung posisi Setnov sampai masa kepengurusan selesai.
”Kami sudah melakukan rapimnas dan sudah diputuskan, apa pun yang terjadi pada partai tidak ada munaslub. Itu keputusan rapimnas. Kedudukannya itu di bawah munas,” jelasnya di rumah Setnov, Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta.
Dia menegaskan, meski Ketum berstatus tersangka, secara organisatoris hal itu tidak berdampak terlalu jauh. Pasalnya, secara kelembagaan, pembagian tugas sudah dilakukan secara efektif sehingga tugas keseharian bisa tetap berjalan. ”Secara psikologis tentu terpengaruh. Tapi, secara organisasi tidak mengganggu program, konsolidasi, lebih-lebih persiapan politik,” ungkapnya.
Idrus Marham menambahkan, kepastian mengenai upaya hukum maupun politik yang dilakukan ke depan baru akan dibahas di internal. Rencananya, hari ini (18/7) seluruh jajaran menggelar rapat pleno. ” Termasuk akan dilakukan praperadilan atau tidak, itu dikaji nanti,” ujarnya.
Idrus menegaskan, masalah hukum yang dihadapi Setnov tidak akan mengubah sikap Partai Golkar. ”Kami akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kami juga akan mengusung Jokowi sebagai capres 2019,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta seluruh kader Partai Golkar, baik di barisan muda maupun para senior, untuk menunggu langkah yang diputuskan ke depan. Disinggung soal posisi Setnov di pucuk pimpinan DPR, Idrus menyerahkan hal itu kepada kelembagaan parlemen. Sikap partai sendiri akan disuarakan melalui fraksinya.
Selain itu, lanjut dia, Setnov akan melakukan komunikasi dengan para wakil ketua agar kinerja kelembagaan tidak terganggu. ”Di DPR ada mekanisme, tata cara (jika ketua tersangka, Red),” ungkap pria berkacamata itu. (bay/far/c5/ang)