Ancam Pecat Menteri Parpol Koalisi
MENTERI Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal jelas ancaman kepada partai pendukung pemerintah yang tidak satu suara dalam pembahasan RUU Pemilu. Bahkan, ancaman itu bisa sampai berpengaruh terhadap posisi menteri asal parpol pendukung pemerintah tersebut.
’’Insya Allah. Insya Allah,’’ ujar Pramono menanggapi kemungkinan sanksi bagi parpol pendukung yang berseberangan dengan pemerintah kemarin. ’’ Yang jelas, pemerintah meya- kini bahwa ini akan terselesaikan dengan baik,’’ tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
Dalam RUU Pemilu, pemerintah ingin ambang batas pencalonan presiden tetap 20–25 persen seperti dua kali pemilihan presiden sebelumnya. Tapi, dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu, ada usul mengurangi persentase tersebut menjadi 10–15 persen. Bahkan, ada yang mengusulkan 0 persen.
’’Seharusnya kepentingan politik jangka pendek dikesampingkan. Untuk itu, konsolidasi di internal pemerintah dilakukan dan kami meyakini keputusan terbaiklah yang akan kita putuskan di tanggal 20,’’ ungkap Pramono.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memastikan tidak ada lagi lobi-lobi ke Pansus RUU Pemilu. Lobi dan pembahasan selama enam bulan terakhir di pansus dan panitia kerja (panja) dianggap lebih dari cukup. Bahkan, pertemuan dengan partai koalisi juga dianggap be lum diperlukan. ’’Termasuk mereka ingin berte- mu dengan presiden, buat apa? Wong presiden sudah menugaskan saya dan Menkum HAM,’’ ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin (17/7).
Dia optimistis tidak ada voting untuk penetapan presidential threshold (PT) dalam RUU Pemilu. Sebab, pembentukan pansus itu ditujukan untuk peningkatan kualitas demokrasi. Jika PT diturunkan menjadi 0 persen, Tjahjo menganggapnya sebuah kemunduran. ’’Lobilobi sudah semua. Sudah disepakati tanggal 20 akan dipu- tuskan. Apakah itu nanti diputuskan musyawarah, kami mendengar teman fraksi, baik yang setuju 0 persen, setuju 10–15, setuju 20–25, sedang berupaya untuk mencari kata mufakat,’’ ungkap dia.
Tjahjo juga menganggap kurang etis bagi pemerintah terus berdebat dengan DPR terkait dengan RUU Pemilu itu. Menurut dia, keputusan kalangan dewan juga ingin dihargai. ’’Mudah-mudahan tanggal 20 teman-teman fraksi ada keputusan,’’ katanya. (jun/c19/fat)