Progres Anggaran Lambat

JAKARTA – Dua pekan menjelang deadline, progres penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada 2018 belum menggembirakan. Hingga kemarin (17/7), baru 29 pemerintah daerah (pemda) yang sudah menyepakati besaran anggaran pilkadanya.

Angka tersebut relatif tidak naik signifikan jika dibandingkan dengan dua pekan lalu yang mencapai 25 daerah. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, tarik ulur antara pemda dan penyelenggara masih terjadi di 142 daerah lainnya. Khususnya, di daerah dengan kekuatan fiskal yang terbatas. Akibatnya, proses untuk mencapai kesepakatan tidaklah sederhana.

Selain itu, lanjut dia, budaya menyelesaikan persoalan menjelang deadline masih menjadi tradisi di Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah pemerintahan. ”Dugaan saya, minggu terakhir Juli itu penandatanganan NPHD meningkat pesat,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Arief berharap semua kepala daerah bisa berkomitmen dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu. Sebab, keterlambatan penganggaran bisa berdampak pada tersendatnya tahapan pilkada.

Mantan ketua KPU Jawa Timur itu mengingatkan, penandatanganan NPHD tidak otomatis dibarengi dengan pencairan dana. Ada sejumlah hal administrasi yang harus dipenuhi. Karena itu, keterlambatan penandatanganan memberi efek domino yang panjang. ”Padahal, tahapan pilkada sudah mulai berjalan. Bahkan, dalam waktu dekat, sosialisasi untuk perekrutan petugas ad hoc di level kecamatan dan kelurahan dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan bahwa Mendagri sudah menetapkan akhir bulan ini sebagai batas akhir penandatanganan NPHD. Jika tidak dipenuhi oleh pemda, pemerintah akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan. (far/c7/fat)