Elektabilitas Golkar Turun

JAKARTA – Dugaan keterlibatan Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) bersama sejumlah politikus Partai Golongan Karya (Golkar) dalam kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP) berimbas pada elektabilitas partai. Sempat pulih di kisaran 14 persen, survei tingkat keterpilihan (elektabilitas) partai berlambang beringin itu kini menurun hampir menyentuh digit 10 persen.

Fungsionaris Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, kasus e-KTP yang menyeret Golkar membuat kinerja konsolidasi menjadi kurang efektif. Manuver Golkar memimpin Pansus Angket KPK juga memberikan kontribusi tambahan atas penurunan elektabilitas. ”Survei internal yang dilakukan menunjukkan bahwa suara Golkar merosot ke angka 11 persen,” katanya.

Menurut Doli, angka itu jelas merupakan penurunan. Pada Pemilu 2014 Partai Golkar mampu meraih 14,75 persen suara. ”Makin lama kasus e-KTP ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan Partai Golkar,” ucapnya.

Terbentuknya Pansus Angket KPK, tambah Doli, harus diakui tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP. Kasus tersebut turut menyeret sejumlah politikus Golkar, termasuk Setnov. Entah kebetulan atau kesengajaan, pansus angket dipimpin politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, yang namanya juga disebut dalam dakwaan kasus e-KTP.

”Komentar yang ditampilkan lewat pansus angket juga banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tahu itu kader Partai Golkar,” paparnya.

Dari hasil survei internal Golkar, penurunan elektabilitas 3 persen paling banyak disebabkan kasus e-KTP. Sebanyak 67 persen pandangan publik menilai saat ini Golkar terbelit kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun tersebut. ”Jika tidak ada pembenahan, tentu ini merugikan Golkar sendiri,” tuturnya. (bay/c9/fat)