Nantikan Seragam Gratis
Hari Pertama MPLS tanpa Perpeloncoan
GRESIK – Pembagian seragam gratis bagi siswa baru sekolah negeri tidak dapat terlaksana dalam waktu dekat. Baik jenjang pendidikan dasar (dikdas) maupun pendidikan menengah (dikmen). Penggunaan anggaran menjadi hambatan kebijakan tersebut.
Sejauh ini Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik masih melakukan proses lelang atas pengadaan seragam siswa baru. Jumlah anggaran sekitar Rp 5 miliar. ’’Tidak bisa cepat karena masih proses lelang,’’ kata Kasi Pembelajaran SMP Sugeng Istanto yang mendampingi Kabid Pendidikan Dasar Dispendik Gresik Nur Maslichah kemarin (17/7).
Anggaran itu dialokasikan untuk pengadaan empat setel pakaian bagi setiap siswa SDN dan SMPN. SDN mendapatkan seragam merahputih, Pramuka, batik, dan olahraga. Para siswa SMPN memperoleh seragam putih-biru, Pramuka, batik, dan olahraga.
Sugeng belum bisa memastikan waktu tuntasnya proses lelang. Dia memperkirakan proses lelang memakan waktu sampai dua bulan. Dia pun mempersilakan wali murid menunggu atau membeli sendiri seragam sekolah. Seragam bisa dibeli melalui koperasi sekolah atau tempat lain. ’’Bergantung wali murid. Atau, menunggu pembagian seragam juga tidak apa-apa. Untuk sementara mengenakan seragam sekolah yang lama,’’ ujarnya.
Begitu pula jenjang SMAN/SMKN. Kepala Cabang Dispendik Wilayah Gresik Puji Hastuti menuturkan bahwa seragam belum dibagikan dalam waktu dekat. Seragam dibagi pada Agustus nanti. Siswa baru SMAN/SMKN bakal menerima dua setel seragam. Yaitu, putihabu-abu dan Pramuka. ’’Pengadaannya dari provinsi (Dispendik Jatim, Red),’’ jelas Puji.
Meski ada seragam gratis, sebagian wali murid justru sudah membayar uang seragam ke sejumlah sekolah. Salah satunya adalah SMAN 1 Kebomas. Di sekolah tersebut, wali murid mem- bayar Rp 1,7 juta per orang untuk membeli empat seragam. Yakni, putih-abu-abu, Pramuka, batik, dan olahraga. ’’Masih berupa kain. Harus jahit sendiri,’’ ucap salah seorang wali murid.
Sementara itu, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) berlangsung lancar kemarin. MPLS berjalan tanpa laporan miring. Tidak ada aduan dari wali murid.
Di jenjang SD, misalnya. Wakil Bupati (Wabup) Moh. Qosim menjadi pemateri MPLS di SD Muhammadiyah Manyar. Para murid baru terlihat antusias. Bahkan, para orang tuanya ikut memenuhi halaman sekolah. ’’Pendidikan ke anak-anak harus diisi dengan keceriaan,’’ tuturnya. (mar/c14/dio)