Beasiswa PPA Dikurangi
Jadi 9 Bulan, Dampak Efisiensi Anggaran
SURABAYA – Mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) tampaknya harus gigit jari. Sebab, pada tahun ini, pemerintah memangkas pemberian beasiswa tersebut. Yakni, dari 12 bulan menjadi hanya sembilan bulan yang dibayarkan.
Keputusan itu disampaikan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Kemenristekdikti melalui surat bernomor 465/B/BW/2017. Surat terkait efisiensi anggaran itu disampaikan kepada para koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.
Sekretaris Kopertis Wilayah VII Prof Ali Maksum membenarkan hal itu. Dia menjelaskan, untuk tiga bulan terakhir, beasiswa tidak bisa dibayarkan. Beasiswa hanya dibayarkan sampai Desember. ”Ini kebijakan dari presiden. Semua lembaga kena efisiensi,” katanya.
Pemerintah pusat tampaknya lebih memprioritaskan target infrastruktur. Hal itu cukup disayangkan. Sebab, urusan pendidikan sebenarnya juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Di Kopertis VII, efisiensi anggaran mencapai Rp 2,4 miliar.
Efisiensi anggaran itu praktis berdampak pada sejumlah program. Misalnya, pelatihan pengembangan jurnal. Kegiatan tersebut terpaksa ditunda untuk sementara waktu. ”Padahal, penting juga,” tuturnya.
Pihaknya menyayangkan hal itu. Apalagi, efisiensi tersebut terjadi pada pertengahan tahun anggaran. ”Yang sudah terjadi tidak bisa diefisienkan. Jadi, efisiensi pada kegiatan yang tersisa,” jelasnya.
Efisiensi tersebut otomatis berdampak pada mahasiswa penerima beasiswa. Mahasiswa yang semestinya lancar mendapat beasiswa selama 12 bulan kini hanya menerima sembilan bulan. ”Bagaimanapun, kita harus memahami. Rasanya memang tidak ada pilihan lain selain efisiensi,” imbuhnya.
Untuk itu, dia mengajak pihak kampus untuk ikut membantu memberikan beasiswa. Terutama yang sumber dananya dari non- anggaran pendapatan belanja negara (non-APBN). Sebab, beasiswa PPA yang bersumber dari APBN sudah mengalami efisiensi. ”Kampus bantu supaya mahasiswa tidak shock,” ujarnya. Kampus negeri bisa mengoptimalkan anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kampus swasta bisa dari sumber-sumber lain.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengaku sudah mengetahui kebijakan tersebut. Di Unesa, terang dia, jumlah peserta penerima beasiswa PPA tidak dikurangi alias tetap. ”Jumlah bulannya saja yang dikurangi,” ujarnya.
Dia menilai, efisiensi beasiswa untuk tiga bulan itu merujuk pada efektivitas perkuliahan mahasiswa. Biasanya, kuliah efektif di kampus adalah sembilan bulan. Tiga bulan lainnya masa libur. ”Biaya hidup bisa di- cover di rumah,” katanya.
Menurut dia, efisiensi anggaran tidak berdampak pada riset. Lantas, apakah juga berdampak pada biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN)? Warsono menyebut, saat ini pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait hal itu. ”Di Unesa masih tetap kondisi awal,” terangnya. Untuk mendukung proses belajar-mengajar, jelas dia, Unesa mengoptimalkan PNBP. Yakni, berupaya untuk mendapatkan sumber dana yang lain.
Wakil Rektor III Unesa Ketut Prasetyo menyebut, jumlah penerima beasiswa PPA di Unesa mencapai 600 mahasiswa. Mereka mendapatkan beasiswa setiap semester. Menurut dia, efisiensi anggaran untuk beasiswa bukan hanya pada PPA. Melainkan juga pada beasiswa bidikmisi jalur mandiri. ”Sekarang yang jalur mandiri juga tidak boleh diumumkan,” jelasnya. (puj/c6/jan)
Ini kebijakan dari presiden. Semua lembaga kena efisiensi.” Prof Ali Maksum, Sekretaris Kopertis Wilayah VII