Korupsi Masalah Kita Bersama
DALAM kurun waktu tiga tahun program ini, desa-desa di seluruh Nusantara telah mencatatkan pertumbuhan infrastruktur tertinggi dalam sejarah. Untuk itulah, program ini harus dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Ibarat bayi yang baru belajar berjalan, harus banyak dilatih. Jika terjadi korupsi, jangan bayinya yang disuruh berhenti berjalan.
Korupsi ada di mana-mana. Potensi korupsi ada di semua sistem. Tugas Kemendes PDTT ialah memastikan bahwa korupsi tidak terjadi di program dana desa ini.
Pengawasan sudah sangat berlapis. Kemendes PDTT punya satgas dana desa, juga punya pendamping desa. Kemendagri juga punya sistem pengawasan terhadap aparatur. Di daerah ada inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan camat. Cara memperkuat dengan menambah anggaran untuk kegiatan pengawasan.
Untuk mencegah korupsi, mari kita perkuat camat, inspektorat, dan dinas-dinas di kabupaten. Bukan malah membuat sistem pengawasan yang baru. Biayanya bisa triliunan rupiah. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa sistem atau lembaga baru itu akan bebas korupsi juga.
Tapi, tidak ada pengawasan yang lebih efektif daripada pengawasan yang dilakukan masyarakat. Kalau perlu, di setiap kecamatan dipasang baliho besar berisi informasi bahwa desa telah menerima dana sekian. Kalau ada anggaran, lebih baik dipasang di semua desa. Agar transparan dan masyarakat harus tahu.
Selain itu, sudah disiapkan software sistem keuangan desa (siskeudes). Kepala desa bisa melakukan input dan pengolahan data di situ. Mudah dioperasikan, tidak selalu butuh koneksi internet. Hanya, hingga saat ini baru 30 persen desa yang menggunakan sistem tersebut. Untuk itu, saya telah menugaskan para pembimbing desa agar tahun ini 100 persen sudah meng gu na kan siskeudes. Untuk alokasi, kami telah arahkan desa untuk melaksanakan empat program prioritas desa. Yang pertama adalah membuat produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Saya akan jelaskan mengapa harus prukades dan apa benefit yang diperoleh desa.
Masyarakat desa sulit berkembang karena tidak punya akses pasar. Prukades dipasang untuk menciptakan kluster ekonomi desa. Dengan fokus pada satu komoditas unggulan, desa bisa melakukan produksi secara mandiri dalam skala yang dibutuhkan pasar.
Prukades ini nanti sejalan dengan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai program prioritas kedua. Dengan adanya BUMDes, investasi bisa masuk desa, baik itu BUMN ataupun swasta. Amaliah di desa bisa semakin banyak sehingga mengurangi pengangguran.
Satu lagi adalah embung desa. Kita ini negara tropis. Sebagian besar desa masih bergantung pada sektor pertanian. Tapi, baru 30 persen yang punya sistem pengairan yang baik. Mulai pengelolaan sumber air, saluran irigasi, pompa, dan sebagainya.
Dengan memiliki embung, desa akan punya sistem pengairan yang mandiri. Jadi, ketika musim kemarau, desa masih bisa menanam. Selama ini petani kita cuma bisa dua kali tanam dan panen, padahal di luar negeri bisa empat kali panen setahun dengan mekanisasi lahan. Dalam hitungan saya, kalau punya embung, minimal desa bisa tiga kali tanam dan panen. (*/tau/c9/agm) *) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi