Bahaya Polemik Lima Hari Sekolah S
ETELAH penolakan terhadap penerapan lima hari sekolah, Presiden Jokowi berkicau melalui akun Twitter-nya. Menurut presiden, tidak ada keharusan bagi sekolah melaksanakan lima hari sekolah (LHS). Yang selama ini melaksanakan enam hari sekolah boleh melanjutkan. Intinya, presiden menyampaikan bahwa penerapan pendidikan karakter LHS fleksibel.
Pernyataan presiden di Twitter itu memicu banyak komentar. Pertanyaan paling mendasar, mengapa harus ada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017? Apakah karena didemo, kemudian permendikbud itu dibuat ompong? Tentu akan lebih bijak apabila permendikbud itu dicabut agar tidak menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.
Meski presiden mengatakan tidak wajib, dengan permendikbud sudah tentu sekolahsekolah terbebani. Pihak sekolah khawatir perlakuan Kemendikbud terhadap sekolah yang melaksanakan LHS dan yang tidak akan berbeda. Bisa jadi nanti terkait dengan bantuan keuangan, beasiswa, hingga akreditasi.
Penolakan LHS oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) dan maraknya unjuk rasa yang menolak LHS tak bisa dianggap remeh. Itu penolakan yang serius. Superserius. Kalau diremehkan akan berimbas pada suara untuk Jokowi pada Pemilu 2019. Meski presiden rajin berkunjung ke pesantren, itu tidak akan menghapus luka akibat penerapan LHS.
Mengapa NU begitu ngotot menolak LHS? Ada pendapat yang ekstrem bahwa menerapkan lima hari sekolah sama saja dengan membunuh NU pelan-pelan. Sebab, kaderisasi NU dimulai dari madrasah diniyah. Menempatkan madrasah diniyah ke dalam program ekstrakurikuler tentu tidak tepat. Madrasah diniyah yang menjadi fondasi karakter nahdliyin tidak bisa disetarakan dengan ekstrakurikuler sepak bola, basket, menggambar, dan lain-lain.
Mendikbud Muhadjir Effendy yang berlatar belakang Muhammadiyah tentu paham dengan situasi tersebut. Hubungan NU dan Muhammadiyah selama ini terjalin mesra. Jangan sampai isu LHS membuat hubungan dua ormas itu menjadi renggang. (*)