Perdebatan Daya Beli
BEBERAPA pekan terakhir masyarakat dibingungkan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Secara makro, data ekonomi Indonesia bagus. Pertumbuhan diprediksi di atas 5 persen hingg akhir tahun. Bahkan, Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia. Namun, secara mikro, semua indikator ekonomi menunjukkan pelemahan daya beli. Industri ritel menjerit, industri mamin mengeluhkan laba yang melorot. Lalu, mana yang benar? Ekonomi meningkat atau ekonomi lesu? Daya beli meningkat atau menurun?
Jawabannya tak bisa seragam. Bergantung data apa yang dipakai, perspektif apa yang digunakan, dan (lagi-lagi) kepentingan apa yang dipakai. Yang mengatakan daya beli naik berdasar data BPS tentang pertumbuhan ekonomi dan teori yang dikemukakan pakar manajemen Rhenald Kasali. Yakni, terjadi disruption atau shifting. Perubahan pola beli masyarakat. Ritel dan distributor dihukum masyarakat yang langsung membeli barang ke produsen melalui online.
Sementara itu, kubu sebaliknya mendasarkan pada penjualan ritel, mamin, elektronika, dan otomotif yang terus merosot. Juga pada nilai tukar petani yang tak kunjung naik meski aneka subsidi pertanian diberikan pemerintah.
Angka prtumbuhan ekonomi memang terus meningkat. Namun, ada ancaman yang membayanginya. Yakni, shifting belanja dari pasar konvensional menjadi pasar online.
Perubahan itu kian nyata. Akan ada banyak industri yang akan memangkas pekerjanya gara-gara perubahan pola ekonomi tersebut. Bisnis online memang memberikan berkah kepada para pelakunya, tapi sekaligus ancaman PHK bagi pekerja. Gesekan sopir taksi konvensional dengan taksi online adalah gejala kecil dari fenomena itu.
Dari perubahan ekonomi ini, yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Khususnya, yang masih tergagap mengantisipasi zaman yang serba online ini.
Ekonomi memang tumbuh, sejumlah warga juga akan makin kaya. Namun, 40 persen masyarakat Indonesia sudah babak belur dihajar kenaikan TDL dan biaya hidup lainnya. Mereka kesulitan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. (*)