Mayoritas Anggaran PUPR untuk Belanja Modal
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran Rp 106,9 triliun pada RAPBN 2018.
”Dengan anggaran sebesar itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa belanjakan dengan lebih baik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah menjadi inspektur upacara di kantor Kementerian PUPR kemarin (17/8).
Basuki memerinci, anggaran tersebut dialokasikan pada empat sektor. Yakni, peningkatan konektivitas Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, serta perumahan Rp 9,6 triliun. Dari segi postur anggaran, Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal (70 persen) untuk konstruksi, peralatan, dan mesin. Lalu, untuk pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Peningkatan konektivitas, kata Basuki, dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 km, preservasi jalan nasional sepanjang 46.000 km, dan pembangunan jalan tol 25 kilometer. Menurut Basuki, pemerintah menargetkan penambahan pembangunan jalan tol sepanjang 615 km tahun depan. Namun, yang menjadi porsi pemerintah dan didanai melalui APBN hanya sepanjang 25 km.
”Artinya, pemanfaatan APBN untuk membangun jalan tol dengan nilai investasi total Rp 260 triliun, sebagian besar akan menggunakan pendanaan dari investor atau badan usaha,” jelasnya. Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan. Sebelas di antaranya merupakan bendungan baru dan 36 lainnya on-going. Selain itu, dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare dan rehabilitasi seluas 160.000 hektare jaringan irigasi yang rusak.
Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. ”Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga,” terang Basuki. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rusun, 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, serta bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit.
Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa penanaman modal negara sebesar Rp 2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp 2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP). BLU-PPDPP merupakan unit kerja di bawah Kementerian PUPR untuk meningkatkan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan.
Pihaknya akan melakukan upaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai Oktober 2017. Dengan belanja konstruksi yang besar, Basuki mengatakan akan menerbitkan regulasi sehingga pekerjaan konstruksi tidak didominasi kontraktor besar dan BUMN, tapi juga oleh kontraktor kecil.
”Saat ini pekerjaan di bawah Rp 50 miliar hanya boleh dikerjakan kontraktor kecil. Saya mau naikkan bahwa kontraktor besar dan BUMN tidak boleh ikut lelang proyek di bawah Rp 100 miliar. Supaya kontraktor kecil bisa berkembang.” (and/c10/oki)