Peduli Rohingya, PKB Potong Gaji
Mulai Menteri, Kepala Daerah, hingga Tukang Sapu
JAKARTA – Bantuan nyata diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada para korban kekerasan dan pembantaian yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Mereka mengumpulkan dana dari pemotongan gaji para kader yang bekerja di pemerintahan maupun sektor swasta.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, instruksi potong gaji kepada seluruh kader untuk membantu etnis Rohingya sudah dikeluarkan. ’’Yang anggota DPR, bupati, gubernur, menteri, sampai tukang sapu di kantor (kepengurusan). Kalau tukang sapu, cukup 10 persen gaji. Yang lain satu kali gaji,’’ ujarnya di sela-sela pertemuannya dengan pemuka agama Buddha di Vihara Dharma Bakti, Jakarta, kemarin (3/9).
Agar bantuan itu nanti bisa sampai ke para korban, Muhaimin meminta pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Myanmar membuka akses. ’’Nanti Bu Menlu ke sana, kita harap bisa membuka akses,” imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga meminta pemerintah Indonesia bisa memelopori gerakan di tingkat ASEAN maupun Asia untuk menekan pemerintah Myanmar. Harapannya, negara yang masih dikuasai junta militer tersebut bisa menghentikan rentetan aksi kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.
Sementara itu, Biksu Dutavira Sthavira yang akrab disapa Suhu Benny menyayangkan keterlibatan sejumlah biksu di Myanmar dalam aksi kekerasan tersebut. Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan misi yang diajarkan Buddha.
Diakuinya, meski mazhab Buddha di Indonesia dengan Myanmar berbeda, secara prinsip kebiksuan tetap sama. ’’Secara kebiksuan, jika ada seorang biksu ikut campur urusan seperti pengusiran itu, kebiksuannya otomatis gugur,’’ ujarnya.
Suhu Benny juga mengimbau umat Buddha di Indonesia untuk terlibat aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya. ’’Saya prihatin sekali dengan kejadian ini,’’ tuturnya. PKS Dorong Diplomasi Perwakilan Buddha Dari kantor DPP PKS, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, peristiwa di Rakhine merupakan tragedi saat masyarakat muslim tengah merayakan Idul Adha. Hidayat meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan terkait peristiwa masyarakat Rohingya. Presiden Jokowi harus menunjukkan bahwa di Indonesia masyarakat muslim dengan Buddha bisa hidup rukun dan penuh toleransi.
’’Supaya Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas dan terbuka kepada pemimpin Myanmar untuk hentikan tragedi ini. Tirulah Indonesia bagaimana menghadirkan harmoni antara muslim dan Buddha,’’ kata wakil ketua MPR itu di sela-sela penyembelihan hewan kurban di kantor DPP PKS kemarin (3/9).
Menurut Hidayat, Presiden Jokowi juga harus mengingatkan masyarakat di tanah air untuk tidak terpancing isu yang terjadi di Myanmar. Sikap saling menghormati dan toleransi yang terjalin saat ini tidak boleh ternoda oleh provokasi gara-gara kasus Rohingya. ’’Apa pun, kerentanan bisa terjadi,’’ ujarnya mengingatkan.
Hidayat juga mendorong organisasi umat Buddha di Indonesia untuk mengirim wakil ke Myanmar. Tujuannya, menyampaikan pesan damai bahwa antar pemeluk agama yang berbeda bisa hidup bersama tanpa perlu ada pertikaian yang memunculkan korban. Organisasi Buddha di Indonesia juga perlu menyampaikan pesan bahwa mereka menolak aksi genosida seperti yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya.
’’ Upaya dari pemerintah, terutama Menlu, sudah bagus. Tetapi, diplomasi semacam ini juga bisa membantu,’’ ujarnya. (far/bay/c4/fat)