Pengawasan RS Masih Lemah

JAKARTA – Kasus meninggalnya bayi Tiara Debora membuka tabir lemahnya pengawasan rumah sakit (RS) di Indonesia. Undang-Undang (UU) 44/2019 tentang RS sejatinya sudah membidani lahirnya Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)

Tetapi, kenyataannya, kewenangan badan otonom di luar Kemenkes itu sangat kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, sebenarnya sudah ada lembaga independen yang bertugas mengawasi RS, yakni BPRS. Badan itu dibentuk dengan rujukan UU 44/2019 tentang Rumah Sakit dan PP 49/2013 tentang BPRS. ”Tetapi sayangnya, badan ini tidak terlihat perannya,” katanya di Jakarta kemarin (12/9).

Dia berharap BPRS bisa menjadi lembaga kontrol untuk menindak layanan buruk rumah sakit. Badan itu juga diharapkan bekerja maksimal dalam mengawasi kinerja rumah sakit. Dengan begitu, dalam beroperasi, RS di seluruh Indonesia tidak seenaknya sendiri. Timboel bahkan menyebutkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan RS telah tergerus kepentingan komersial atau ekonomi.

Anggota BPRS Daeng Mohammad Faqih mengelak jika BPRS disebut tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai pengawas rumah sakit. Dia menegaskan, kerja BPRS memiliki batasan, termasuk untuk urusan pengawasan. ”Dalam mengawasi kinerja RS, kami sudah ada kavlingannya,” kata pimpinan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) itu.

BPRS, lanjut dia, tidak berwenang menangani masalah-masalah teknis medis di rumah sakit. Misalnya masalah penerapan SOP, tindakan medis oleh dokter atau perawat, pemberian obatobatan, dan keuangan. Tindakan medis oleh dokter, misalnya, sudah menjadi kewenangan IDI.

Selebihnya, kewenangan BPRS adalah pembinaan dan pengawasan (binwas). Antara lain binwas soal pemenuhan hak-hak pasien dan etika profesi di rumah sakit. Juga, kewenangan menerima pengaduan masyarakat. Banyak sekali kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke BPRS yang diakhiri dengan mediasi. ”Kami memang banyak mendorong upaya mediasi,” jelasnya. (wan/jun/bay/ c11/oki)