Waktunya Sosialisasi Pajak Lebih Baik
DUA pekan terakhir, salah satu hal yang menjadi trending dalam pembicaraan adalah pajak penulis. Hal itu dipicu pernyataan Tere Liye, seorang penulis, bahwa dirinya tidak akan lagi menjual bukunya lewat toko buku konvensional. Dia merasa proporsi pajak yang dibayarnya lebih tinggi ketimbang para konglomerat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memang langsung memberikan tanggapan. Dia memerintahkan Ditjen Pajak untuk mengumpulkan penulis dan menggelar dialog guna menyamakan persepsi. Meski mengerucut, hasilnya belum konklusif. Yakni, menteri keuangan bersedia meninjau ulang norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) terhadap penulis. Bahkan mempertimbangkan untuk mengenakan PPh 1 persen dari penghasilan bruto. Langkah yang patut diapresiasi.
Namun, sebenarnya ada yang lebih mendesak lagi dalam dunia perpajakan. Seperti yang dikeluhkan salah seorang bos penerbit di Jogja, sering kali sebagian aparat pajak di lapangan lebih intimidatif ketimbang edukatif.
Untuk 2017, target sektor pajak adalah mendulang Rp 1.498 triliun. Jumlah yang sangat banyak dan berpotensi menyebabkan banyak petugas pajak melakukan banyak hal demi memenuhi target tersebut. Terutama menyasar para wajib pajak dengan kategori menengah ke bawah.
Sebab, rata-rata wajib pajak kategori tersebut relatif awam mengenai perpajakan. Tafsirtafsir perpajakan jarang sekali dipahami masyarakat luas. Siapa bilang membayar pajak itu mudah? Tanya saja secara acak kepada lima orang yang terdekat dengan kita, apa saja dari kita yang kena pajak. Itu masih soal mendasar tentang pajak. Belum lagi soal restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar pajak. Lalu kategori objek yang tidak bisa kena pajak pertambahan nilai (PPN).
Seluruh warga negara paham bahwa pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar. Namun, bagaimana dan seperti apa pajak tersebut dibayar, itulah yang harus disosialisasikan dengan lebih baik lagi. (*)