Mendagri Bantah Ada Larangan Nobar

JAKARTA – Pemerintah mempersilakan masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menonton lagi film Pengkhianatan Gerakan 30 September (G 30 S)/PKI. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya kegiatan maupun undangan untuk nonton bareng (nobar) film dokumenter yang menceritakan upaya kudeta pada 1965 itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, stasiun televisi diperbolehkan memutar ulang film tersebut. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan pemutarannya. Terlebih, film yang diproduksi pemerintahan Orde Baru itu mencoba menerangkan salah satu perspektif sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

”Kalau saya silakan saja diputar di TV. Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta,” ujarnya kepada wartawan kemarin (15/9).

Politikus PDIP tersebut mengakui, saat ini ada oknum tak bertanggung jawab yang berupaya membelokkan sikap pemerintah. Ada isu yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pemutaran film itu. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pemerintahan Jokowi pro gerakan kiri seperti PKI.

Terkait hal tersebut, pihaknya tengah melacak pelaku penggelontoran isu itu. Dia memastikan tidak membiarkan fitnah semacam itu berkembang. ”Saya akan kejar yang membuat fitnah. Saya tidak pernah buat pernyataan tersebut (melarang pemutaran film G 30 S/PKI, Red),” imbuhnya.

Pria asal Semarang itu mengaku sudah mengantongi penyebar isu tersebut. Sehingga dalam waktu dekat bisa diproses secara hukum. ”Sedang diproses siapa yang buat berita fitnah. Orang dan nomor HP-nya sudah ketahuan,” tegasnya. (far/c9/fat)