Janjikan Pendapatan Parkir Meroket
Dishub Beli 10 Alat Parkir Meter Baru
SURABAYA – Pengajuan anggaran pengadaan alat parkir meter pada perubahan anggaran keuangan (PAK) di APBD 2017 Surabaya disetujui. Komisi C meloloskan anggaran itu setelah dishub menjanjikan adanya peningkatan pendapatan parkir hingga tiga kali lipat.
Perubahan APBD 2017 tergolong cukup besar. Ada anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang tidak bisa diserap. Nilainya Rp 180 miliar. Penyebabnya, kewenangan SMA/ SMK beralih ke provinsi. Dengan sisa dana yang cukup banyak, permohonan anggaran alat parkir meter tersebut dengan mudah mendapatkan lampu hijau.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agung Prasodjo menyatakan bahwa keinginan dishub tersebut diakomodasi komisi C. Menurut dia, pembelian alat parkir itu tidak memakan banyak anggaran. ’’ Satu mesin hanya Rp 125 juta,’’ ujar sekretaris fraksi Golkar DPRD Surabaya tersebut.
Mesin parkir meter yang dibeli berjumlah 10 unit. Artinya, nantinya ada penyediaan anggaran Rp 1,25 miliar untuk dishub. Uang tersebut baru bisa cair bulan depan. Sebab, pembahasan PAK harus tuntas hingga akhir September ini.
Agung menjelaskan bahwa komisi menyetujui anggaran mesin parkir meter karena menilai mesin parkir meter selama ini sukses diterapkan. Salah satunya, yang terpasang di halaman balai kota sejak Januari lalu. Kebocoran pendapatan terbukti bisa ditekan. ’’ Kami harapkan penambahan alat tersebut bisa menambah pendapatan parkir hingga 300 persen,’’ jelas pria asal Ketintang itu.
Alat parkir meter itu nantinya dipasang di Taman Bungkul. Di sana setiap hari ratusan pengunjung memarkirkan sepeda motor mereka. Penempatannya merapat di jalur pedestrian. Begitu juga mobil yang ditempatkan di bagian belakang atau berdekatan dengan Hotel Grand Darmo. Jumlahnya mencapai ratusan. Dari banyaknya kendaraan tersebut, potensi retribusi parkir di kawasan itu bisa dipastikan cukup besar.
Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum Tranggono Wahyu Wibowo memastikan bahwa persiapan parkir meter di Taman Bungkul sudah matang. Namun, dia enggan menjelaskan teknis yang akan diterapkan. Dia memilih menunggu pengadaan perangkat tersebut. ’’ Setelah perangkat itu ada, kami baru bisa melakukan perencanaan di lapangan,’’ katanya.
Dia juga perlu menghitung biaya di lapangan. Sebab, di sepanjang kawasan parkir tersebut terdapat 60 juru parkir. Butuh biaya untuk memberdayakan mereka.
Terkait janji pendapatan retribusi yang meningkat, Tranggono menganggap hal itu akan terjadi secara otomatis. Parkir meter menggunakan sistem elektronik. Pembayarannya menggunakan kartu. Tidak ada pembayaran tunai di lapangan. Artinya, uang dari pengguna jasa parkir langsung masuk ke kas daerah. Dengan begitu, tidak ada kebocoran. ’’ Dari situ, potensi penyerapan lebih maksimal,’’ ucapnya. (sal/riq/c15/git)